Lebong,sapuanrakyat.com – Di tengah masyarakat Kecamatan Topos yang masih menantikan perbaikan saluran irigasi Air Buah yang telah terbengkalai 15 tahun, Pemerintah Kabupaten Lebong justru mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk pengadaan empat unit kendaraan dinas baru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2026 . Pengadaan ini memicu sorotan di kalangan masyarakat, aktivis, maupun pemerhati pembangunan daerah.
Pengadaan Kendaraan Dinas Disetujui DPRD
Baca Juga: Sertijab Dandim dan Danyonif, Danrem: Rekrutmen TNI Harus Bebas Biaya
Wakil Ketua I DPRD Lebong, Ahmad Lutfi, SH, membenarkan bahwa pengadaan empat unit kendaraan dinas tersebut telah disetujui dalam rapat paripurna pembahasan APBD-P 2026 pada Rabu, 26 Agustus 2026 . Keempat kendaraan tersebut diperuntukkan bagi Bupati Lebong, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Pertanian, dan Inspektorat.
Rincian anggarannya:
- Bupati Lebong: Hyundai Palisade, sekitar Rp1,2 miliar
- Sekda Lebong: Mitsubishi Pajero, sekitar Rp800 juta
- Dinas Pertanian & Inspektorat: masing-masing satu unit Toyota Innova, total sekitar Rp1 miliar
Saat ditanya dasar urgensinya, TAPD menyebutkan bahwa kendaraan yang digunakan selama ini sudah berusia tua dan sering mengalami kerusakan. Namun, penjelasan ini justru menuai pertanyaan dari berbagai pihak yang menilai di saat pemerintah tengah mengampanyekan efisiensi anggaran, pengadaan kendaraan bernilai miliaran rupiah terasa kurang tepat prioritasnya.
Sementara Itu di Topos: 459 Hektar Sawah Terancam Gagal Panen
Di Kecamatan Topos, harapan warga justru tertuju pada satu hal: mengalirnya air ke hamparan sawah seluas 459 hektar yang kini terancam gagal panen. Saluran irigasi Air Buah yang dibangun pada masa kepemimpinan H. Nain, tokoh masyarakat legendaris di wilayah tersebut, telah terbengkalai selama 15 tahun lebih .
Akibat kerusakan saluran irigasi tersebut, ratusan hektar lahan persawahan tidak bisa digarap optimal. Warga telah berulang kali menyampaikan keluhan ini kepada pemerintah daerah maupun anggota DPRD saat masa reses, namun hingga saat ini belum ada langkah konkret perbaikan . Salah seorang tokoh masyarakat setempat menyampaikan kekecewaannya:
”Kami tidak meminta yang mewah, cukup air irigasi mengalir kembali ke sawah kami. Itu janji yang disampaikan saat kampanye dulu, tapi dua tahun berlalu belum ada perubahan. Sementara anggaran miliaran rupanya tersedia untuk mobil dinas baru. Semoga Bupati dan Dewan dapat memahami mana yang lebih mendesak bagi rakyat kecil di Topos”, ungkap tokoh masyarakat Topos.
Sorotan Aktivis dan Masyarakat
Ketua Umum Jaringan Masyarakat Jurukalang Topos, Irawan Putra, menilai alokasi anggaran tersebut kurang tepat sasaran, terlebih ketika masih banyak infrastruktur dasar yang belum tertangani dengan baik.
”Saya merasa betapa mirisnya uang Rp3 miliar dibelikan kendaraan dinas, di saat posisi Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten Lebong sangatlah kecil bila dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu. Alangkah baiknya jika digunakan untuk pembangunan infrastruktur menunjang perekonomian masyarakat, misalnya pembangunan irigasi, penunjang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang harus menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Lebong”, demikian disampaikan Ketua Umum JMJKT dengan nada kecewa.
Anggota masyarakat lainnya juga mempertanyakan prioritas pemerintah daerah. Sebagaimana disampaikan warga di berbagai media sosial, Rp3 miliar tentu dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar jika diarahkan untuk perbaikan irigasi yang langsung menyentuh hajat hidup ratusan keluarga petani.
Posisi Pemda Lebong
Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Lebong belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan masyarakat mengenai perbandingan alokasi anggaran kendaraan dinas dengan belum terselesaikannya perbaikan irigasi Air Buah di Topos. Awak media SapuanRakyat.com masih berupaya menelusuri penjelasan resmi dari pihak terkait, termasuk:
- Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk rehabilitasi Irigasi Air Buah di tahun 2026–2027?
- Apa prioritas penanganan irigasi di Kecamatan Topos menurut Pemkab Lebong?
- Bagaimana Pemda menanggapi perbandingan anggaran kendaraan dinas dengan kebutuhan infrastruktur pertanian warga?
Yang jelas, masyarakat Topos berharap perhatian pemerintah daerah tidak hanya tertuju pada kenyamanan pejabat, tetapi juga pada kesejahteraan petani yang bergantung pada aliran air irigasi untuk menanam padi. Karena bagi warga Topos, air yang mengalir ke sawah jauh lebih berharga daripada mobil yang nyaman di jalan aspal.
