Bengkulu, SapuanRakyat.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan potensi sekaligus mengatasi hambatan pengembangan ekosistem komoditas kelapa olahan di wilayah tersebut. Kegiatan yang berlangsung di Aula Singaran Pati Kantor OJK Provinsi Bengkulu pada Kamis (22/10/2026) ini menghadirkan sekitar 70 peserta dari pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku agribisnis, asosiasi petani, serta lembaga jasa keuangan.
Langkah ini diambil mengingat besarnya potensi komoditas kelapa sebagai penggerak ekonomi lokal. Berdasarkan data yang dipaparkan, luas areal perkebunan kelapa di Provinsi Bengkulu mencapai 8.761 hektare dengan produksi 7.091 ton pada tahun 2024; Kabupaten Bengkulu Utara menjadi sentra terbesar, diikuti Seluma dan Kaur. Namun, meskipun memiliki lahan yang luas, provinsi ini masih masuk dalam sepuluh provinsi dengan produktivitas kelapa terendah secara nasional, sementara sebagian besar hasil panen masih dipasarkan sebagai kelapa bulat atau kopra.
Kepala Divisi Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Murtaza (mewakili Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan yang membawahi wilayah Bengkulu), menyatakan bahwa kelapa memiliki peluang besar untuk diolah menjadi produk bernilai tambah seperti sabut kelapa, briket tempurung, air kelapa kemasan, dan Virgin Coconut Oil (VCO). “Ini bukan hanya bermanfaat bagi petani, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai unit usaha untuk mengembangkan produk turunan kelapa,” ujarnya.
<span;>Dalam diskusi tersebut, Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Bengkulu, Fitri Aryati, menekankan bahwa peningkatan produktivitas harus dimulai dari perbaikan tata kelola perkebunan: peningkatan kualitas bibit, pemupukan, pemeliharaan, serta pengendalian hama dan penyakit. Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Prof. Dr. Ir. Suharyanto, menambahkan bahwa satu pohon kelapa dapat dimanfaatkan secara menyeluruh — mulai dari pangan, kesehatan, pakan ternak, hingga menjadi bahan baku industri rumah tangga dan UMKM.
Para peserta FGD juga mengidentifikasi sejumlah hambatan: kebutuhan peremajaan tanaman, penguatan kelembagaan petani, keterbatasan fasilitas pengolahan, infrastruktur, akses pasar, serta keterbatasan akses pembiayaan. Untuk mengatasinya, OJK mendorong sinergi melalui business‑matching antara pelaku usaha dan lembaga jasa keuangan, penyediaan skema pembiayaan yang sesuai karakter usaha, serta penguatan penjaminan dan asuransi pertanian bersama Pemerintah Daerah, TPAKD, instansi terkait, dan asosiasi petani.
“Kita perlu membangun rantai pasok kelapa dari hulu ke hilir secara terintegrasi agar petani dan UMKM benar‑benar merasakan manfaat dari kekayaan komoditas ini,” tegas salah satu narasumber dalam diskusi tersebut. OJK menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari komitmen memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai kebutuhan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui komoditas unggulan lokal.
OJK Bengkulu Dorong Hilirisasi Kelapa: Tingkatkan Akses Keuangan untuk Petani dan UMKM
