Oleh: Aan Ade Putra, Opini Sapuanrakyat.com
Di tengah gelombang kenaikan harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan masyarakat luas, kabar tentang semakin membengkaknya jajaran Kabinet Merah Putih terasa bagai kontradiksi yang menyakitkan. Ketika rakyat diminta berhemat dan menanggung biaya hidup yang kian mahal, justru di sisi lain, negara membuka ribuan kursi jabatan baru yang seluruh biayanya ditanggung dari uang yang dikumpulkan dari keringat rakyat.
Baca Juga: Keadilan untuk Sungai, Gajah dan Manusia yang Disebut Hama
Angka di Balik Kursi-Kursi Kosong
Saat ini Kabinet Merah Putih terdiri dari 49 kementerian, 59 wakil menteri, dan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Secara kasar, lebih dari 130 orang pejabat tingkat tinggi duduk di kursi-kursi strategis pemerintahan. Angka ini jauh melampaui kabinet-kabinet sebelumnya. Namun yang perlu dipahami: biaya yang ditimbulkan bukan sekadar gaji pokok mereka .
Penelitian dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan bahwa pembengkakan struktur kabinet ini berpotensi menambah beban anggaran negara hingga Rp1,95 triliun selama lima tahun ke depan . Angka itu belum termasuk biaya pembangunan gedung baru, pengadaan kendaraan dinas, pembentukan sekretariat, dan ratusan staf pendukung yang otomatis menyertai setiap jabatan baru yang dibentuk .
Jika dirinci, biaya operasional 49 menteri saja membutuhkan ratusan miliar rupiah setiap tahun. Belum lagi 59 wakil menteri yang masing-masing membawa struktur birokrasi pendukungnya sendiri. Yang lebih krusial adalah sifat pengeluaran ini: begitu masuk ke dalam dasar anggaran tahunan, maka itu menjadi beban permanen yang sulit dikurangi di tahun-tahun berikutnya . Selama lima tahun ke depan, bahkan setelah program-program tertentu selesai, biaya birokrasi ini akan terus mengalir dari kas negara.
Paradoks: Rakyat Diminta Hemat, Pejabat Bertambah
Pemerintah berkali-kali menyampaikan pesan efisiensi anggaran. Bahkan diklaim telah melakukan penghematan mencapai ratusan triliun rupiah. Namun pertanyaan yang sangat wajar muncul di benak masyarakat: mengapa penghematan justru lebih banyak menyasar layanan publik — kesehatan, pendidikan, bantuan sosial — sementara biaya untuk menopang struktur pejabat terus bertambah tanpa terkendali?
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Agustinus Subarsono, menegaskan adanya ketidakkonsistenan yang nyata antara seruan efisiensi anggaran dengan fakta terus bertambahnya jumlah jabatan strategis di pemerintahan .
“Ini paradoks yang sangat terasa. Di saat rakyat berjuang memenuhi kebutuhan dasar, negara justru menambah beban rutin jangka panjang yang harus ditanggung APBN. Siapa yang akan membayar tagihan ini? Tentu bukan pejabat yang duduk di kursi empuk itu, melainkan rakyat melalui pajak dan beban hidup yang semakin berat,” ujarnya.
Setiap Kursi Baru = Potongan untuk Kebutuhan Rakyat
Setiap rupiah yang dialokasikan untuk membiayai birokrasi tambahan adalah rupiah yang dikurangi dari alokasi yang seharusnya untuk rakyat. Satu kursi menteri beserta seluruh jajaran pendukungnya yang menelan biaya miliaran rupiah per tahun, setara dengan biaya pembangunan puluhan sekolah, ratusan puskesmas, atau ribuan paket bantuan sosial bagi keluarga miskin.
Belum lama ini, masyarakat masih dihebohkan dengan kenaikan iuran BPJS yang menyulitkan banyak kalangan. Petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Dana desa pun kerap diklaim terbatas. Di saat yang sama, kita menyaksikan bagaimana anggaran negara justru diperluas untuk menampung lebih banyak pejabat, lebih banyak rapat, lebih banyak perjalanan dinas, dan lebih banyak fasilitas dinas yang tidak selalu berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat .
Siapa yang Sebenarnya Menanggung Beban Ini?
APBN bukanlah dompet yang tak pernah kosong. Setiap rupiah yang keluar berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat — dari pedagang pasar, pekerja pabrik, petani, hingga pengusaha kecil. Ketika beban rutin birokrasi membesar, ruang untuk program kesejahteraan justru semakin sempit. Defisit pun melebar, yang akhirnya ditutup dengan utang — beban yang nantinya juga harus dibayar oleh generasi mendatang.
Yang lebih menyedihkan adalah kenyataan bahwa setelah puluhan triliun rupiah dikeluarkan setiap tahunnya untuk membiayai kabinet yang begitu besar, hasil kerja nyata yang dirasakan rakyat belum sebanding dengan pengeluaran tersebut. Harga kebutuhan masih tinggi, lapangan kerja belum memadai, dan kesenjangan masih terasa lebar. Jika dengan kabinet yang begitu raksasa pun masalah-masalah mendasar belum tertangani dengan baik, lalu untuk apa sebenarnya biaya besar ini dikeluarkan?
Penutup: Ukuran Kabinet Bukan Jaminan Kinerja
Negara yang sehat tidak diukur dari berapa banyak pejabat yang ia miliki, melainkan seberapa sejahtera rakyatnya hidup. Kabinet yang besar tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang efektif. Sebaliknya, birokrasi yang terlalu gemuk justru berisiko menciptakan tumpang tindih wewenang, memperlambat pengambilan keputusan, dan pada akhirnya semakin menjauhkan rakyat dari pelayanan yang layak mereka terima.
Pertanyaan yang harus terus kita tujukan kepada para pemimpin kita sederhana namun tajam: Apakah setiap rupiah yang kita keluarkan untuk membiayai kursi-kursi di pemerintahan benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan yang lebih baik? Atau justru rakyatlah yang semakin menanggung beban terberat dari kabinet yang terus membengkak ini?
Karena pada akhirnya, bukan kursi empuk yang rakyat butuhkan — melainkan perut yang kenyang, kesehatan yang terjamin, dan masa depan yang terang. Jika birokrasi gemuk justru menghalangi tercapainya hal-hal sederhana tersebut, maka yang perlu diperbesar bukan jumlah pejabatnya, melainkan tanggung jawab dan akuntabilitasnya kepada rakyat.
