Lewati ke konten

‎Prabowo Pegang Kunci Dua Nama Calon Wapres Pengganti Gibran, Partai Koalisi Dikonsultasi

Bagikan

‎Jakarta,Sapuanrakyat.com – Pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wapres mulai memasuki babak penting. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memegang kewenangan penuh untuk menentukan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat.
‎
‎Kewenangan Akhir Ada di Tangan Prabowo
‎
‎Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Yusril menjelaskan, partai‑partai koalisi pendukung Prabowo‑Gibran pada Pilpres 2024 memang bisa diajak berdiskusi dan berkonsultasi. Namun, pembahasan bersama koalisi bukan menjadi syarat yang mengikat Presiden.
‎
‎”Walaupun ada rapat dari partai‑partai koalisi, tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau,” ujar Yusril.
‎
‎Yusril menegaskan, penentuan dua kandidat Wakil Presiden sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Prabowo.
‎
‎”Jadi itu sepenuhnya adalah kewenangan presiden untuk menentukan dua wakil presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau,” kata Yusril.
‎
‎Mekanisme Diatur Undang‑Undang
‎
‎Proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Undang‑Undang MD3. Yusril menjelaskan, Presiden boleh berkonsultasi dengan siapa saja, termasuk partai‑partai koalisi, namun tidak ada kewajiban untuk melakukannya.

‎”Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa‑apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai‑partai koalisi,” tutur Yusril.
‎
‎Proses ini berbeda dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Komisi Pemilihan Umum tidak terlibat, karena pemilihan calon Wakil Presiden dilakukan oleh MPR melalui sidang sesuai konstitusi, peraturan perundang‑undangan, dan tata tertib MPR.
‎
‎”Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu,” pungkas Yusril.
‎
‎Konsultasi Koalisi, Bukan Kewajiban

Baca Juga: Presiden Prabowo Hadiri Pleno KTT ke-49 di Filipina

Partai koalisi yang mendukung Prabowo‑Gibran berjumlah sekitar sepuluh partai, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun non‑parlemen. Meskipun suara‑suara dari koalisi akan menjadi pertimbangan politik, keputusan akhir dua nama calon tetap menjadi kewenangan Presiden.

Iklan
Iklan dalam artikel

‎Dinamika ini menjadi perhatian publik, karena nama yang dipilih nantinya akan melengkapi pasangan kepemimpinan negara hingga akhir masa jabatan. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan dari sumber‑sumber resmi, dan menjaga stabilitas di tengah proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Tinggalkan komentar