Lewati ke konten

‎Estafet Kepala Daerah Bengkulu, Jejak Masalah Hukum yang Harus Menjadi Pelajaran

Bagikan

Oleh: Aan Ade Putra / Pimpred Sapuanrakyat.com

Sapuanrakyat.com — Bengkulu menyimpan catatan kelam yang patut menjadi bahan renungan bersama: banyak kepala daerah yang pernah memegang tampuk kekuasaan di wilayah ini akhirnya tersandung masalah hukum. Pola ini bukan lagi sekadar kebetulan, melainkan sebuah peringatan serius soal bagaimana kekuasaan di tingkat daerah dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
‎
Jejak Kepala Daerah yang Tersandung Hukum
‎
‎Kita mencatat deretan nama mantan kepala daerah yang sempat dipercaya memimpin, lalu akhirnya terjerat persoalan hukum. Mantan Gubernur Agusrin Maryono tersandung kasus tindak pidana korupsi, kemudian Mantan Gubernur Junaidi Hamzah yang naik menggantikannya juga tidak luput dari masalah hukum.
‎
‎Ridwan Mukti, mantan Gubernur berikutnya, juga terjerat kasus hukum. Kemudian Rohidin Mersyah yang menggantikan Ridwan Mukti pun akhirnya tersandung persoalan serupa. Rantai ini menunjukkan bahwa pergantian jabatan tidak otomatis membawa perbaikan budaya integritas.
‎
‎Di tingkat kabupaten, catatan serupa juga terlihat. Mantan Bupati Bengkulu Selatan Ridwan Mahfud bermasalah, lalu Gusnan Mulyadi yang naik menggantikannya kemudian didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi dan gagal melanjutkan jabatan dua periode.
‎
‎Fakta‑fakta ini menyampaikan satu pesan yang sangat jelas: kekuasaan kepala daerah yang besar harus disertai pengawasan yang kuat. Tidak ada figur yang kebal dari hukum, dan tidak ada jabatan yang bisa dijadikan tempat berlindung dari kesalahan.

Baca Juga: Sultan Baktiar Najamudin, Figur Alternatif Pendamping Prabowo

‎Figur yang Naik Setelah Pendahulunya Bermasalah

Iklan
Iklan dalam artikel

Ada juga sejumlah figur yang mendapatkan kesempatan memimpin setelah pendahulu atau rival mereka tersandung masalah hukum. Gubernur Helmi Hasan mulai memimpin setelah Rohidin Mersyah terjaring Operasi Tangkap Tangan. Plt Bupati Rejang Lebong Hendri menempati jabatan setelah mantan Bupati Rejang Lebong tersandung hukum. Bupati Bengkulu Selatan Rifai juga berhasil menang dalam pemungutan suara ulang setelah Gusnan Mulyadi didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi.
‎
‎Kesempatan memimpin yang didapat setelah pendahulu bermasalah seharusnya menjadi momentum untuk membuktikan perubahan. Figur‑figur yang naik di situasi seperti ini memiliki tanggung jawab moral yang sangat berat: harus menunjukkan tata kelola yang bersih, transparan, dan menjauhi praktik‑praktik yang menjatuhkan pendahulunya.

‎Kasus Hukum yang Masih Berjalan, Peringatan yang Belum Selesai
‎
‎Hingga hari ini, masih ada kasus‑kasus hukum yang terus berjalan. Terdapat dua Surat Perintah Penyelidikan dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang belum menghasilkan tersangka, dan satu Surat Perintah Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Rejang Lebong yang sudah menetapkan dua tersangka.
‎
‎Kasus‑kasus ini menjadi bukti bahwa risiko penyimpangan kekuasaan di daerah belum hilang. Pengawas, aparat penegak hukum, dan masyarakat tidak boleh lengah. Proses hukum harus berjalan tuntas, tidak boleh berhenti di tengah jalan, dan setiap pihak yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
‎
‎Pelajaran Penting: Kekuasaan Harus Diawasi
‎
‎Catatan panjang kepala daerah yang tersandung hukum di Bengkulu memberikan satu pelajaran mahal: jabatan kepala daerah adalah amanah, bukan hak. Siapa pun yang duduk di kursi kepala daerah harus menyadari bahwa setiap kebijakan, setiap pengelolaan anggaran, dan setiap keputusan yang diambil akan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
‎
‎Masyarakat juga harus belajar dari pengalaman pahit ini. Pengawasan terhadap kepala daerah tidak boleh dilakukan hanya sesekali, melainkan harus berlangsung setiap hari. Kita tidak boleh lagi terpesona hanya oleh popularitas, retorika manis, atau janji‑janji indah. Yang paling utama adalah bukti integritas, komitmen anti‑korupsi, dan kesediaan untuk diawasi.
‎
Siklus kepala daerah yang naik dengan harapan besar, lalu jatuh tersandung hukum, harus kita putus. Amanah memimpin daerah harus dijalankan dengan jujur, bertanggung jawab, dan takut melakukan kesalahan.

Tinggalkan komentar