Lewati ke konten

‎Ketika Hasil Hutan Rakyat Masuk Pasar: Menjaga Ekonomi Berbagi di Perhutanan Sosial

Bagikan

‎Oleh Erwin Basrin

Sapuanrakyat.com – Di banyak kampung tepi hutan, panen pertama tidak langsung dijual. Sebagian kopi, durian, atau madu dibagi dulu ke tetangga. Sebagian lagi diantar ke rumah orang tua. Ada juga yang disisihkan untuk kenduri. Tidak ada nota. Tidak ada harga. Tetapi semua orang tahu, suatu hari pemberian itu akan kembali dalam bentuk lain. Bisa berupa tenaga saat membuka kebun. Bisa berupa beras saat paceklik. Bisa juga berupa bantuan ketika ada keluarga yang berduka.

Baca Juga: Presiden Prabowo Hadiri Pleno KTT ke-49 di Filipina

‎Inilah ekonomi berbagi, atau yang dalam kajian disebut ekonomi hadiah (gift economy). Ekonomi ini tidak mengejar laba. Ia mengejar keberlangsungan hubungan. Selama puluhan tahun, ekonomi jenis ini menopang hidup petani di sekitar hutan, jauh sebelum negara memberi izin kelola lewat skema perhutanan sosial.

Iklan
Iklan dalam artikel

Sekarang situasinya berubah. Petani yang dulu dianggap perambah kini memegang Surat Keputusan perhutanan sosial. Mereka membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Mereka didorong menjual produk, menaikkan kelas usaha, dan masuk ke pasar yang lebih luas. Pertanyaannya sederhana, tetapi jarang dibahas serius: apa yang terjadi pada ekonomi berbagi ketika hasil hutan rakyat mulai diberi harga?

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat dulu seberapa besar perhutanan sosial hari ini. Kementerian Kehutanan mencatat akses perhutanan sosial sudah mencapai 8,3 juta hektare. Jumlah KUPS di seluruh Indonesia lebih dari 16.000 kelompok. Pemerintah juga menargetkan 12,7 juta hektare pada 2030, sesuai Perpres Nomor 28 Tahun 2023. Terbaru, pemerintah berencana mengintegrasikan KUPS ke dalam Koperasi Desa Merah Putih agar kelompok ini berbadan hukum. Angka ini menunjukkan satu hal: perhutanan sosial sudah melewati tahap pemberian izin.

Tahap berikutnya adalah ekonomi. Di sinilah persoalan muncul. Izin di atas kertas tidak otomatis mengubah dapur petani. Banyak kelompok punya produk, tetapi tidak punya pembeli tetap. Banyak yang punya pembeli, tetapi harganya ditentukan pihak lain.

Persoalan berikutnya ada pada cara kita mengukur kemajuan. Pemerintah menilai KUPS dengan kelas: Blue, Silver, Gold, dan Platinum. Kelas ini dinilai dari kelembagaan, rencana usaha, dan akses pasar. Ukuran ini berguna. Tetapi ukuran ini hanya melihat apa yang tercatat dalam transaksi uang. Ia tidak melihat gotong royong, berbagi benih, atau kebiasaan menyisihkan hasil untuk keluarga yang kesusahan. Padahal hal-hal itu yang membuat kelompok bertahan ketika harga jatuh.

‎Lalu seperti apa sebenarnya ekonomi berbagi yang luput dari ukuran itu? Ia bukan konsep abstrak. Ia terlihat dalam praktik sehari-hari. Saat mendampingi masyarakat di Bengkulu, saya paling sering menemui empat bentuknya. Bentuk pertama adalah tenaga yang dipertukarkan. Petani membuka lahan, menanam, dan memanen secara bergiliran. Hari ini kebun si A dikerjakan bersama. Minggu depan giliran kebun si B. Tidak ada upah harian. Yang ada adalah kewajiban untuk membalas.

Bentuk kedua adalah benih dan bibit yang dibagi. Bibit kopi, durian lokal, atau tanaman obat berpindah dari satu kebun ke kebun lain tanpa dibeli. Dari sinilah keragaman tanaman di kebun rakyat terjaga. Bentuk ketiga adalah hasil yang disisihkan. Sebagian panen diberikan ke orang tua, janda, atau keluarga yang sedang susah. Di komunitas adat seperti Rejang, aturan ini sering melekat pada lembaga Kutei dan hukum adat setempat. Bentuk keempat adalah pengetahuan yang diwariskan. Cara membaca musim, memilih pohon induk, atau memanen madu tanpa merusak sarang diajarkan dari orang tua ke anak. Pengetahuan ini tidak dijual. Ia dibagi.

Keempat bentuk ini punya nilai ekonomi nyata. Tenaga gotong royong menghemat biaya produksi. Bibit yang dibagi menghemat modal. Hasil yang disisihkan berfungsi sebagai jaring pengaman sosial. Masalahnya, tidak satu pun tercatat dalam laporan Nilai Transaksi Ekonomi kelompok tani hutan. Karena tidak tercatat, ia juga mudah dikorbankan ketika pasar mulai masuk.

Saya tidak menolak pasar. Pasar membawa peluang. Petani bisa mendapat uang tunai untuk sekolah anak, berobat, dan membeli kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri. Tetapi kita perlu jujur melihat risikonya. Olivier De Schutter, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrem, dalam bukunya The Poverty of Growth (2024) mengingatkan bahwa insentif uang bisa mendesak keluar motivasi yang lahir dari timbal balik dan kepedulian. Ia merujuk penelitian lama Richard Titmuss tentang donor darah. Di Inggris, darah disumbangkan sukarela. Di Amerika Serikat, sebagian besar darah dibayar. Hasilnya, sistem berbayar tidak menambah pasokan secara berarti, dan malah mendorong sebagian donor menyembunyikan kondisi kesehatannya demi uang.

Pola yang mirip bisa terjadi di kampung hutan. Ketika tenaga mulai dibayar harian, gotong royong pelan-pelan berhenti. Orang mulai menghitung: kalau hari ini saya membantu kebun tetangga, berapa yang saya dapat? Ketika bibit mulai dijual, berbagi bibit dianggap rugi. Ketika madu laku mahal di kota, jatah untuk orang tua di kampung ikut berkurang.

‎Yang hilang bukan sekadar kebiasaan. Yang hilang adalah jaring pengaman. Ketika harga kopi jatuh, petani yang sudah lepas dari ikatan berbagi tidak punya tempat bersandar. Ia harus meminjam. Sering kali ia meminjam ke tengkulak dengan jaminan panen berikutnya. Sistem ijon pun kembali.

Kerentanan ini makin besar karena ada mekanisme lain yang bekerja diam-diam. De Schutter menyebutnya perluasan ruang komoditas. Semakin banyak kebutuhan hidup yang harus dibeli, semakin penting pendapatan uang. Bagi keluarga miskin, hidup yang menuntut semua hal dibayar jauh lebih berat daripada hidup yang sebagian kebutuhannya dipenuhi lewat milik bersama.

‎Coba kita lihat di kampung. Dulu, sayur diambil dari kebun sendiri. Kayu bakar diambil dari hutan. Obat diambil dari tanaman sekitar rumah. Ketika lahan pekarangan berubah total menjadi tanaman jual, semua itu harus dibeli. Pendapatan memang naik. Tetapi pengeluaran naik lebih cepat. Petani terlihat lebih sejahtera dalam angka transaksi, padahal ruang hidupnya justru menyempit.

Dari sini kita sampai pada soal posisi tawar. Petani kecil masuk pasar dalam keadaan butuh. Anak harus bayar sekolah minggu depan. Ada yang sakit hari ini. Dalam situasi seperti itu, petani tidak benar-benar bebas menolak harga yang ditawarkan. Ia menerima bukan karena setuju, tetapi karena tidak punya pilihan lain. Kebebasan berkontrak menjadi kosong ketika satu pihak terdesak kebutuhan.

Posisi tawar yang lemah ini makin terasa ketika KUPS didorong masuk pasar yang jauh. Banyak program pendampingan mengarahkan kelompok ke pasar ekspor atau ritel modern. Tujuannya baik: harga lebih tinggi. Tetapi pasar seperti ini punya syarat berat. Volume harus besar. Kualitas harus seragam. Kemasan harus standar. Pembayaran sering mundur berminggu-minggu.

Pembeli besar lebih suka mengambil dari pemasok besar. Alasannya praktis: biaya transaksi lebih kecil, faktur rapi, dan pasokan stabil. Akibatnya, pemasok besar makin kuat, pemasok kecil makin tersisih. Petani perhutanan sosial yang hanya menghasilkan beberapa kuintal kopi per musim akan selalu kalah dalam perlombaan skala seperti ini.

Karena itu, jalan pertama bukan langsung mengejar pasar jauh. Jalan pertama adalah memperkuat pasar dekat. Pasar kabupaten, pasar provinsi, kantin sekolah, dan dapur program Makan Bergizi Gratis adalah pembeli yang lebih masuk akal untuk KUPS kecil. Rantainya pendek. Petani bisa ikut menentukan harga. Uang juga berputar di wilayah sendiri.

Memilih pasar dekat baru satu langkah. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana KUPS bisa berdagang tanpa kehilangan akarnya. Dari pengalaman lapangan dan bahan bacaan yang saya pelajari, langkah pertama adalah memisahkan ruang jual dan ruang berbagi. Kelompok perlu sepakat secara tertulis: berapa bagian hasil yang dijual, berapa yang disisihkan untuk keluarga, kenduri, dan dana sosial. Misalnya, kelompok menetapkan persentase tertentu dari panen madu untuk lumbung bersama. Aturan ini dibuat lewat musyawarah, bukan ditentukan pendamping.

Setelah ruang berbagi dijaga, gotong royong perlu diakui sebagai modal. Hari kerja bersama bisa dicatat dalam buku kelompok. Catatan ini bukan untuk dibayar dengan uang, tetapi untuk menunjukkan kontribusi anggota. Dengan begitu, laporan kelompok tidak hanya berisi transaksi jual beli. Bersamaan dengan itu, pangan keluarga harus dilindungi. Jangan seluruh lahan diubah menjadi tanaman jual. Sisakan ruang untuk padi ladang, sayur, dan tanaman obat. Semakin sedikit kebutuhan yang harus dibeli, semakin kuat posisi tawar petani saat menjual hasil.

Langkah-langkah itu hanya bisa berjalan jika KUPS dikelola sebagai milik bersama. KUPS sebaiknya tidak dikendalikan satu atau dua orang. Keputusan soal harga, pembeli, dan pembagian keuntungan diambil dalam rapat anggota. Integrasi ke koperasi desa juga perlu dijaga agar tidak menghapus aturan adat dan kesepakatan kelompok yang sudah berjalan.

Kelembagaan yang kuat lalu bisa dipakai untuk memutus rantai ijon. Kelompok dapat membangun dana talangan dari sisa hasil usaha. Anggota yang butuh uang mendesak meminjam ke kelompok, bukan ke tengkulak. Dengan begitu, petani tidak terpaksa menjual murah sebelum panen. Kelompok yang tidak lagi terdesak juga lebih berani menolak kontrak yang merugikan. Kontrak dengan pembeli harus jelas soal harga dasar, waktu bayar, dan standar mutu. Kontrak yang memindahkan semua risiko ke petani layak ditolak.

‎Namun, tidak semua beban bisa ditanggung kelompok. Ada pekerjaan yang bermanfaat untuk semua orang, tetapi tidak dibayar pasar. Patroli hutan, pemulihan lahan kritis, dan pembibitan adalah contohnya. Kerja seperti ini layak dibiayai anggaran publik, misalnya lewat dana desa atau program pemulihan ekosistem. Jika negara membayar kerja menjaga hutan, petani tidak harus menguras hasil hutan demi uang tunai.

Semua langkah tadi membawa kita pada satu pihak yang sering berada di tengah: pendamping. Pendamping perhutanan sosial sering ditarget dengan angka. Berapa KUPS naik kelas. Berapa nilai transaksi. Berapa produk yang punya merek. Target ini membuat pendamping cenderung berperan sebagai agen penjualan. Mereka sibuk mencari pembeli, mengurus kemasan, dan menyiapkan pameran.

Pekerjaan itu penting, tetapi tidak cukup. Pendamping juga perlu memetakan praktik berbagi yang sudah ada di kampung. Siapa yang biasa membantu siapa. Bagaimana hasil dibagi selama ini. Aturan adat apa yang mengatur pemanfaatan hutan. Peta ini menjadi dasar untuk merancang usaha yang tidak merusak tatanan sosial. Pendamping juga perlu membantu kelompok membaca pasar secara kritis. Pembeli mana yang adil. Kontrak mana yang menjebak. Kapan sebaiknya menunda penjualan. Petani yang paham pasar akan lebih mampu menentukan sendiri seberapa jauh mereka ingin terlibat.

Pemahaman itu bisa dimulai dari rapat anggota. Sebelum sebuah KUPS memutuskan masuk ke pasar yang lebih besar, ada beberapa pertanyaan yang layak dibahas. Apakah gotong royong masih berjalan setelah usaha dimulai? Apakah ada anggota yang makin bergantung pada pinjaman? Apakah pangan keluarga masih bisa dipenuhi dari kebun sendiri? Apakah keputusan harga dibuat bersama atau oleh segelintir orang? Apakah hasil yang disisihkan untuk keluarga lemah masih ada?

Jawaban atas pertanyaan ini tidak akan muncul dalam penilaian kelas KUPS. Tetapi jawaban inilah yang menentukan apakah perhutanan sosial benar-benar memperkuat masyarakat, atau hanya memindahkan mereka dari satu bentuk ketergantungan ke bentuk ketergantungan yang lain.

‎Di kampung-kampung yang saya datangi, petani sebenarnya sudah lama tahu jawabannya. Mereka tahu kapan harus menjual dan kapan harus berbagi. Tugas kita, termasuk negara dan pendamping, adalah memastikan aturan main pasar tidak menghapus pengetahuan itu.

Tinggalkan komentar