Bengkulu,Sapuanrakyat.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu terus mendorong penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kinerja lembaga jasa keuangan di wilayahnya, mencakup Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), hingga Perusahaan Pergadaian Swasta.
Langkah ini dilakukan melalui kegiatan Evaluasi Kinerja dan Sharing Session yang berlangsung Jumat (5/11/2026) di Hotel Golden Tulip Springhill Lampung, Bandar Lampung, diikuti 28 peserta dari jajaran direksi, dewan komisaris, dan pejabat lembaga terkait.
Tata Kelola yang Baik adalah Fondasi Kepercayaan
Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Syntia Dewi, menegaskan bahwa penerapan tata kelola yang baik bukan sekadar pemenuhan ketentuan regulator, melainkan kunci keberlangsungan usaha lembaga jasa keuangan.
”Penerapan tata kelola yang baik menjadi landasan agar pengelolaan berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas. Seluruh lembaga perlu memperkuat manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian agar mampu menghadapi dinamika industri dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan,” ujar Ayu.
Ia juga menekankan perlunya komitmen menyeluruh — dari pimpinan hingga seluruh jajaran organisasi — untuk memastikan usaha tetap sehat, berkelanjutan, dan melindungi kepentingan masyarakat.
Hasil Evaluasi Kinerja: Tantangan dan Pertumbuhan Positif
Hingga posisi September 2026, hasil evaluasi menunjukkan kondisi yang beragam di masing-masing sektor:
Sektor BPR & BPRS — Perlu Pemulihan Kinerja
- Total aset: turun 9,54% menjadi Rp359,70 miliar
- Dana Pihak Ketiga (DPK): turun 4,63% menjadi Rp239,27 miliar
- Kredit/Pembiayaan: turun 13,16% menjadi Rp272,42 miliar
Kondisi ini menjadi perhatian utama OJK untuk mendorong peningkatan kualitas aset, efisiensi operasional, serta daya saing BPR dan BPRS agar tetap berkontribusi nyata bagi perekonomian daerah.
Baca Juga: Ketika Hasil Hutan Rakyat Masuk Pasar: Menjaga Ekonomi Berbagi di Perhutanan Sosial
Sektor LKMS & Pergadaian Swasta — Tumbuh Positif
- Total aset: naik 7,19% ytd menjadi Rp29,69 miliar
- Total pembiayaan: naik 14,55% menjadi Rp16,11 miliar
- NPF: turun 10,40% menjadi Rp373 juta
Pertumbuhan ini dinilai positif, namun OJK mengingatkan agar disertai penguatan kualitas pembiayaan dan pengelolaan risiko agar tetap sehat dan berkelanjutan.
