Bengkulu,Sapuanrakyat.com – Pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial di Provinsi Bengkulu menyimpan potensi besar, namun masih terhambat persoalan akses permodalan. Berbagai pihak berkumpul dalam Pertemuan Para Pihak Proyek Blended Finance Model (BFM) di Hotel Santika Bengkulu, untuk mencari solusi agar Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) benar‑benar mampu tumbuh menjadi pelaku usaha yang mandiri.
Pertemuan ini diikuti 42 peserta yang mewakili 14 KUPS, terdiri dari sembilan kelompok di Bengkulu Utara dan lima kelompok di Rejang Lebong. Hadir pula perwakilan Balai Perhutanan Sosial secara virtual, Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, serta para kepala desa.
Lima Pilar Masalah yang Menghambat KUPS
Erwin Basrin dari Akar Global Inisiatif memaparkan lima persoalan utama yang selama ini menghambat kemajuan perhutanan sosial di Bengkulu. Pertama, KUPS belum menjadi unit bisnis yang mandiri. Kedua, ekosistem bisnis pendukung masih belum memadai. Ketiga, sistem pembiayaan yang ada belum berpihak kepada kelompok pengelola hutan. Keempat, nilai tambah produk hasil hutan masih rendah. Kelima, fungsi ekologi hutan belum terjamin dengan baik.
”Kita butuh jawaban nyata atas persoalan‑persoalan ini, agar perhutanan sosial tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, tapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pengelola hutan,” ujar Erwin Basrin.
Komitmen Pemerintah Daerah Dukung Pengelolaan Hutan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah menyusun dokumen Integrated Area Development – Akselerasi Sadar Alam (IAD‑ASA) untuk mendukung pengelolaan hutan melalui jalur perhutanan sosial. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Yulman, S.Pd., M.Pd., menegaskan kebijakan ini membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar dapat dijalankan di lapangan.
”Kebijakan sudah ada, sekarang kuncinya adalah sinergi. Tidak bisa dijalankan hanya oleh satu pihak, kita butuh dukungan semua elemen,” kata Yulman.
Baca Juga: Presiden Prabowo Hadiri Pleno KTT ke-49 di Filipina
Blended Finance Buka Akses Modal, Tapi KUPS Harus Siap
Koordinator Proyek BFM Nugroho Adi Utomo menjelaskan, proyek ini bertujuan memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, sekaligus membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan. Poin yang paling penting, kata Nugroho, adalah membuka akses masyarakat pengelola hutan ke berbagai sumber pembiayaan.
Pramasty Ayu Kusdinar, Manajer Program dan Strategi Akar Global Inisiatif, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendampingi lima KUPS di Rejang Lebong. Pendampingan mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan produktivitas berkelanjutan, serta pengembangan usaha dengan skema pendanaan campuran. Dari pendampingan itu, terlihat peluang besar mengembangkan potensi komoditas kopi di kelompok‑kelompok tersebut.
Namun, hambatan besar masih ada. Ary Marlyus, Manager Operasional dan Layanan Bank BRI, menjelaskan pihaknya menyediakan KUR dan kredit usaha khusus yang dapat menyesuaikan siklus panen. Hingga saat ini, hampir semua pinjaman masih diajukan secara perorangan, belum ada KUPS yang mengajukan pinjaman atas nama kelompok.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Semua pihak — pemerintah daerah, perbankan, pendamping, dan kelompok masyarakat — harus bekerja menyiapkan KUPS agar mampu mengakses pembiayaan sebagai lembaga usaha. Blended Finance menjadi jembatan, namun keberhasilan akhirnya bergantung pada kesiapan kelembagaan, penguatan kapasitas, dan kemauan semua pihak untuk membangun ekosistem pembiayaan yang berpihak kepada masyarakat pengelola hutan.

