Oleh Erwin Basrin SH. MH
Sapuanrakyat.com – Pada pertengahan 1970-an, dua petani dari Bekasi, Sengkon dan Karta, dituduh merampok dan membunuh sepasang suami istri. Mereka mengaku diperiksa dengan kekerasan. Pengadilan tetap menghukum mereka. Di penjara, mereka bertemu seorang narapidana lain yang kemudian mengaku dialah pelaku sebenarnya. Butuh bertahun tahun sampai Mahkamah Agung membebaskan mereka lewat peninjauan kembali. Tahun tahun yang hilang tidak bisa dikembalikan.
Kesehatan yang rusak di penjara juga tidak. Kasus mereka menjadi pelajaran klasik di fakultas hukum kita. Negara bisa salah, dan ketika negara salah dalam perkara pidana, yang dipertaruhkan adalah tubuh, kebebasan, dan hidup seseorang.
Baca Juga: Presiden Prabowo Hadiri Pleno KTT ke-49 di Filipina
Hukum pidana adalah kekuasaan paling keras yang dimiliki negara terhadap warganya. Lewat hukum pidana, negara boleh menangkap, menggeledah rumah, menyadap telepon, menahan, mengadili, memenjarakan, dan di negeri ini bahkan menghukum mati. Karena kekuasaannya sebesar itu, hukum pidana harus dibatasi. Hak asasi manusia adalah pagar yang membatasinya. Pagar ini tidak dibangun untuk melindungi penjahat. Ia dibangun karena siapa pun bisa dituduh, dan setiap tuduhan bisa salah.
Sejarah menunjukkan bahwa pagar ini lahir dari pengalaman pahit. Pada abad pertengahan di Eropa daratan, sistem pemeriksaan yang dipengaruhi gereja menjadikan penyiksaan sebagai cara resmi untuk memeras pengakuan. Pengakuan dianggap langkah pertama menuju penebusan dosa. Penderitaan dalam eksekusi dianggap menjanjikan keselamatan di akhirat. Dalam cara pandang seperti itu, hak terdakwa di dunia tidak punya arti. Pola ini terlihat berulang: ketika hukum pidana dipakai untuk mengejar tujuan agama atau ideologi yang dianggap lebih tinggi dari manusia, hak terdakwa cenderung dipangkas. Baru pada masa Pencerahan, para pemikir seperti Beccaria, Montesquieu, Kant, dan Rousseau menegaskan bahwa setiap manusia punya martabat yang melekat dan tidak bisa dicabut.
Dari gagasan itu lahir prinsip peradilan yang adil. Isinya kini diakui di hampir semua perjanjian hak asasi manusia: pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, sidang terbuka, proses yang tidak berlarut larut, praduga tak bersalah, hak untuk tidak dipaksa memberatkan diri sendiri, hak didampingi pengacara, hak mengajukan bukti dan membantah bukti penuntut, hak mengetahui tuduhan, dan hak banding. Bahkan dalam perang, Pasal 3 yang sama dalam Konvensi Jenewa 1949 melarang penghukuman dan eksekusi tanpa putusan pengadilan yang memberi jaminan dasar itu. Kalau dalam perang saja jaminan itu wajib, apalagi dalam keadaan damai.
Mengapa pengadilan harus adil?
Jawaban yang paling mendasar adalah bahwa terdakwa harus diperlakukan sebagai subjek, bukan objek. Ia manusia yang bertanggung jawab, yang berhak menjawab tuduhan terhadap dirinya. Negara boleh mengejar tujuan yang sah, seperti menangkap pelaku kejahatan dan melindungi warga. Tetapi negara tidak boleh mengejar tujuan itu dengan segala cara. Negara juga tidak punya kepentingan sah untuk menghukum orang lewat proses yang tidak adil. Hukuman yang lahir dari proses curang tidak bisa disebut keadilan, sekalipun kebetulan orang yang dihukum memang bersalah.
Ada pula alasan praktis. Hakim tidak pernah bisa memastikan kebenaran mutlak. Saksi bisa keliru mengingat. Polisi bisa salah menangkap orang. Ahli bisa salah menafsirkan bukti. Hukum bisa ditafsirkan dengan beberapa cara yang sama sama masuk akal. Karena kepastian mutlak tidak mungkin, satu satunya yang bisa kita jamin adalah prosesnya. Kalau prosesnya adil, putusan punya alasan untuk diterima, bahkan oleh pihak yang kalah.
Praduga tak bersalah adalah inti proses itu. Prinsip ini sederhana di atas kertas: seseorang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan di pengadilan, dan beban pembuktian ada pada penuntut. Di lapangan, prinsip ini terus digerogoti. Di Inggris, misalnya, beberapa undang undang membalik beban pembuktian. Terdakwa harus membuktikan dirinya tidak bersalah untuk tuduhan tertentu, seperti kepemilikan narkoba atau mengemudi dalam keadaan mabuk. Pemerintah juga memperkenalkan perintah perilaku antisosial. Perintah ini bisa dijatuhkan lewat pengadilan perdata dengan standar pembuktian yang lebih rendah, tetapi pelanggarannya bisa dihukum penjara sampai lima tahun. Lewat jalan samping seperti ini, jaminan yang ada di pengadilan pidana bisa dilewati.
Di Indonesia, praduga tak bersalah sering runtuh sebelum sidang dimulai. Tersangka dipajang di depan kamera dengan baju tahanan berwarna oranye dan tangan diborgol. Polisi menggelar konferensi pers yang menyebut tersangka sebagai pelaku. Media menulis nama lengkap dan wajahnya. Ketika akhirnya ia dibebaskan pengadilan, nama baiknya sudah hancur. Praduga tak bersalah bukan hanya urusan hakim. Ia juga urusan polisi, jaksa, wartawan, dan kita semua yang ikut menghakimi di media sosial.
Penangkapan dan penahanan adalah kekuasaan paling berat negara dalam tahap penyidikan. Tahanan sangat rentan, karena sepenuhnya berada di tangan aparat yang berkepentingan mendapatkan pengakuan. Pengadilan hak asasi manusia di Amerika Latin pernah menegaskan bahwa isolasi yang lama dan pemutusan komunikasi dengan dunia luar sudah merupakan perlakuan kejam dan tidak manusiawi.
Karena itu, setiap orang yang ditahan berhak tahu alasan penahanannya, berhak segera dibawa ke hadapan hakim, dan berhak menggugat penahanannya. Setelah serangan 11 September 2001, Amerika Serikat menahan ratusan orang yang dicurigai teroris di Teluk Guantanamo tanpa dakwaan, tanpa pengacara, dan tanpa akses ke pengadilan. Baru pada 2004 Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa pengadilan federal berwenang memeriksa permohonan mereka. Ketika ancaman besar datang, hak tahanan yang pertama dikorbankan.
Kita di Bengkulu punya pengalaman yang dekat. Pada akhir Desember 2021, polisi membubarkan tenda perempuan pencari remis yang menolak tambang pasir besi di pantai Seluma. Sedikitnya delapan orang, warga dan aktivis, ditangkap. Mereka kemudian dibebaskan. Penangkapan seperti ini sering tidak berakhir di pengadilan. Tetapi pesan yang dikirim jelas: siapa pun yang menghalangi proyek bisa dibawa ke kantor polisi. Hukum pidana dipakai sebagai alat untuk membubarkan, bukan untuk mengadili.
Pertanyaan paling sulit dalam soal ini adalah penyiksaan. Bolehkah penyiksaan dipakai untuk menyelamatkan nyawa? Pada 27 September 2002 di Frankfurt, Jerman, seorang mahasiswa hukum bernama Magnus Gäfgen menculik Jakob von Metzler, anak berusia 11 tahun dari seorang eksekutif bank. Ia meminta tebusan satu juta euro. Tiga hari kemudian, ia ditangkap saat mengambil uang tebusan.
Dalam pemeriksaan, ia memberi jawaban yang mengelak dan menyesatkan. Polisi percaya anak itu masih hidup dan terancam mati kalau tidak segera ditemukan. Wakil Kepala Polisi Frankfurt, Wolfgang Daschner, memerintahkan bawahannya mengancam tersangka dengan rasa sakit, di bawah pengawasan dokter dan tanpa menimbulkan luka. Gäfgen langsung mengaku dan menunjukkan lokasi mayat. Ternyata anak itu sudah ia bunuh sejak hari pertama dan disembunyikan di dekat sebuah danau.
Pengadilan Frankfurt tetap menyatakan Daschner dan polisi bawahannya bersalah, walaupun dengan hukuman yang sangat ringan. Ancaman penyiksaan tetap melanggar martabat manusia, dan martabat manusia menurut konstitusi Jerman tidak boleh disentuh, apa pun alasannya. Mahkamah Agung Israel pada 1999 juga memutuskan bahwa dinas keamanan tidak boleh memakai cara fisik dalam interogasi, seperti mengguncang tubuh, posisi menyiksa, atau kurang tidur yang disengaja untuk mematahkan tersangka. Situasi bom waktu yang sering dijadikan alasan, saat sebuah bom akan meledak dan tersangka tahu lokasinya, tidak cukup untuk memberi izin penyiksaan sebelumnya. Larangan penyiksaan adalah salah satu dari sedikit hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun.
Kasus semacam ini menyentuh perasaan. Kita ingin anak itu diselamatkan. Tetapi sekali penyiksaan diizinkan dalam satu kasus yang tampak jelas, pintunya terbuka untuk kasus yang tidak jelas. Polisi mana yang tidak yakin bahwa tersangkanya menyembunyikan informasi penting? Di Indonesia, laporan tentang tersangka yang dipukul, disetrum, atau ditekan agar mengaku masih terus muncul. Sebagian tersangka bahkan meninggal di tahanan. Kasus Sengkon dan Karta menunjukkan ke mana pengakuan yang dipaksa bisa membawa kita.
Hak asasi manusia tidak hanya membatasi hukum pidana. Ia juga bisa menuntut hukum pidana bekerja. Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar Amerika mengembangkan doktrin kewajiban negara untuk menghukum pelanggaran hak asasi manusia. Doktrin ini dimulai dari kasus Velásquez Rodríguez melawan Honduras pada 1988, tentang orang yang dihilangkan paksa. Dalam kasus Barrios Altos melawan Peru pada 2001, yang menyangkut pembunuhan oleh regu kematian tentara, pengadilan itu menyatakan bahwa amnesti, kedaluwarsa, dan segala cara untuk menghapus tanggung jawab atas penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan penghilangan paksa tidak dapat diterima. Korban punya hak atas kebenaran dan keadilan.
Doktrin ini menyentuh luka kita sendiri. Pembunuhan massal 1965 sampai 1966, penghilangan paksa aktivis pada 1997 sampai 1998, dan berbagai pelanggaran berat lain sampai hari ini belum pernah dituntaskan lewat pengadilan yang menghukum para penanggung jawab utamanya. Pemerintah pernah mengakui sejumlah peristiwa itu sebagai pelanggaran berat dan menjanjikan pemulihan bagi korban. Tetapi pengakuan tanpa pengadilan menyisakan pertanyaan yang sama: siapa yang bertanggung jawab?
Namun doktrin kewajiban menghukum juga punya bahaya. Kalau hak korban untuk melihat pelaku dihukum ditempatkan di atas segalanya, jaminan bagi terdakwa bisa terkikis. Asas larangan mengadili dua kali untuk perkara yang sama, kedaluwarsa, dan bahkan praduga tak bersalah bisa dianggap penghalang keadilan. Hak asasi manusia lalu berubah dari pagar yang membatasi negara menjadi cambuk di tangan negara. Kita perlu menjaga keseimbangan itu. Korban berhak atas keadilan. Terdakwa juga berhak atas proses yang adil. Keduanya tidak boleh saling meniadakan.
Pagar lain yang tidak kalah penting adalah asas legalitas: tidak ada pidana tanpa undang undang. Asas ini punya beberapa unsur. Hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Rumusannya harus jelas supaya orang tahu perbuatan apa yang dilarang. Hakim tidak boleh menciptakan kejahatan baru dengan menganalogikan satu perbuatan dengan perbuatan lain yang dilarang. Dan yang bisa menetapkan kejahatan hanyalah undang undang. Sejarah memberi contoh mengerikan tentang apa yang terjadi kalau asas ini dibuang.
Pada 28 Juni 1935, Nazi Jerman mengubah hukum pidananya. Siapa pun yang melakukan perbuatan yang layak dihukum menurut gagasan dasar hukum pidana dan perasaan sehat rakyat harus dihukum. Kalau tidak ada pasal yang tepat, hakim boleh memakai pasal yang paling mirip. Dengan rumusan itu, hukum pidana menjadi alat penguasa untuk menghukum siapa saja yang tidak disukai.
Pertanyaan tentang asas legalitas kini hadir di negeri kita. Sejak 2 Januari 2026, Indonesia memberlakukan Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang baru, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, bersama Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang baru yang disahkan DPR pada November 2025. Salah satu pasal yang paling banyak diperdebatkan adalah pengakuan atas hukum yang hidup dalam masyarakat.
Seseorang bisa dipidana karena melanggar hukum adat setempat, walaupun perbuatannya tidak diatur dalam KUHP, sepanjang sesuai dengan nilai Pancasila, Undang Undang Dasar, dan hak asasi manusia. Bagi masyarakat adat, pasal ini terdengar seperti pengakuan. Tetapi ia juga menyimpan risiko. Siapa yang menentukan isi hukum adat? Bagaimana kalau hukum adat yang tercatat di peraturan daerah adalah versi para tetua laki laki atau versi pemerintah daerah? Bagaimana dengan perempuan, pendatang, atau minoritas di kampung itu, yang mungkin tidak pernah diajak menyusunnya?
Di Bengkulu, hukum adat Rejang, Serawai, Lembak, dan Enggano mengatur banyak hal, termasuk denda adat untuk perbuatan yang dianggap mencemari kampung. Kalau sanksi semacam itu berubah menjadi sanksi pidana negara, rumusannya harus sangat jelas dan perlindungan bagi yang dituduh harus kuat.
Persoalan budaya juga muncul dari arah sebaliknya: bolehkah latar budaya meringankan hukuman? Di Los Angeles, seorang ibu imigran Jepang bernama Fumiko Kimura mencoba menenggelamkan diri bersama dua anaknya di Teluk Santa Monica setelah mengetahui suaminya berselingkuh. Kedua anaknya meninggal. Ia diselamatkan orang di pantai. Di pengadilan, ia menjelaskan bahwa yang ia lakukan adalah ritual tradisional Jepang, bunuh diri ibu bersama anak.
Lebih dari 25 ribu warga komunitas Jepang menandatangani permohonan keringanan. Jaksa akhirnya menurunkan dakwaan menjadi pembunuhan tidak berencana. Kimura dihukum satu tahun penjara, yang sudah ia jalani, ditambah lima tahun masa percobaan. Ia keluar dari ruang sidang sebagai perempuan bebas. Dalam kasus lain, seorang pemuda Hmong menculik seorang perempuan sesuai tradisi kawin tangkap. Bukti budaya membuat dakwaannya turun dari penculikan menjadi penahanan secara melawan hukum.
Kasus kasus ini menunjukkan dilema yang nyata. Bukti budaya bisa membantu hakim memahami keadaan terdakwa. Tetapi bukti budaya juga bisa melindungi praktik yang melanggar hak orang lain, terutama perempuan dan anak. Kawin tangkap mungkin tradisi bagi pelaku. Bagi perempuan yang diculik, itu tetap penculikan. Kita mengenal dilema serupa dalam praktik kawin lari, perkawinan anak, atau penyelesaian perkosaan secara adat dengan denda atau menikahkan korban dengan pelaku. Budaya tidak boleh menjadi alasan untuk menghapus hak korban.
Kebebasan berpendapat dan beragama juga bersinggungan dengan hukum pidana. Amerika Serikat dan Eropa mengambil jalan berbeda dalam soal ujaran kebencian. Pada akhir 1970-an, kelompok Neo Nazi berencana berbaris dengan seragam SS dan lambang swastika di Skokie, pinggiran Chicago yang dihuni banyak penyintas Holocaust. Pemerintah setempat membuat aturan untuk melarang pawai itu. Pengadilan negara bagian dan federal membatalkan aturan tersebut karena melanggar kebebasan berbicara. Di Eropa, pengadilan lebih bersedia membatasi ujaran kebencian.
Pengadilan Denmark menghukum anggota kelompok pemuda rasis yang menyebut imigran sebagai binatang, bersama wartawan televisi yang menyiarkan wawancara mereka. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa membenarkan hukuman bagi para pemuda itu, tetapi membela wartawannya.
Soal agama lebih rumit lagi. Banyak negara masih punya pasal penodaan agama. Pertanyaannya, apakah hukum pidana boleh melindungi perasaan pemeluk agama tertentu? Prinsip yang paling aman adalah hukum pidana harus netral dan tidak memihak agama mana pun. Negara melindungi orang dari kekerasan dan hasutan untuk melakukan kekerasan karena agamanya, bukan melindungi agama dari kritik. Di Indonesia, pasal penodaan agama sudah memakan banyak korban.
Pada 2018, seorang perempuan di Tanjungbalai, Sumatera Utara, dihukum 18 bulan penjara setelah mengeluhkan volume pengeras suara masjid di dekat rumahnya. KUHP baru tetap memuat pasal tentang tindak pidana terhadap agama. Cara pasal itu ditafsirkan akan menentukan apakah ia melindungi orang atau justru menjerat orang yang lemah.
Hukuman juga harus menghormati martabat manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan bahwa hukuman penjara seumur hidup hanya bisa diterima kalau terpidana punya harapan nyata untuk dibebaskan suatu saat, lewat peninjauan berkala. Manusia tidak boleh dikurung tanpa kemungkinan berubah. KUHP baru kita memperkenalkan pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun. Kalau terpidana berkelakuan baik selama masa itu, hukumannya bisa diubah menjadi penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup juga bisa diubah menjadi penjara 20 tahun. Ini langkah yang patut dicatat. Tetapi pelaksanaannya akan bergantung pada siapa yang menilai kelakuan baik dan dengan ukuran apa.
Satu hal lagi perlu kita pegang. Hukum pidana sering dipakai untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya masalah sosial. Sebuah dokumen resmi pemerintah Inggris menggambarkan seratus ribu pelaku kejahatan berulang di negara itu. Separuh berusia di bawah 21 tahun. Hampir tiga perempat mulai melanggar hukum pada usia 13 sampai 15 tahun. Hampir dua pertiga pemakai narkoba keras. Lebih dari sepertiga pernah diasuh lembaga negara saat kecil. Separuh tidak punya ijazah, dan hampir separuh pernah dikeluarkan dari sekolah. Tiga perempat menganggur dan nyaris tidak punya penghasilan sah.
Gambaran ini menunjukkan bahwa yang kita sebut kejahatan sering berakar pada kemiskinan, putus sekolah, dan keluarga yang hancur. Penjara tidak menyelesaikan akar itu. Lembaga pemasyarakatan kita yang penuh sesak, sebagian besar oleh perkara narkotika, adalah bukti bahwa kita terlalu sering memakai penjara untuk masalah yang seharusnya diselesaikan sekolah, layanan kesehatan, dan lapangan kerja.
Pagi hari di depan sebuah rumah tahanan di Kota Bengkulu, beberapa perempuan duduk di bangku panjang menunggu jam besuk. Mereka membawa kantong plastik berisi nasi, lauk, dan pakaian ganti. Seorang ibu memangku anak kecil yang tertidur.
Suaminya ditahan sudah tiga bulan dan belum juga disidang. Ia tidak tahu nama pengacara yang ditunjuk untuk suaminya. Ia juga belum pernah membaca berkas tuduhannya. Petugas memanggil nomor antrean. Ia berdiri, merapikan kerudungnya, lalu masuk.

