Bengkulu,sapuanrakyat.com – Anggaran Perubahan Provinsi Bengkulu Tahun 2026 menghadapi penyesuaian besar yang tak terduga. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang semula diandalkan sebesar Rp104 miliar, setelah melalui pemeriksaan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata tinggal Rp4 miliar lebih. Selisihnya mencapai Rp100 miliar.
Angka yang terpaut jauh dari perkiraan awal ini langsung mengubah seluruh peta keuangan daerah. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, mengonfirmasi hal tersebut dalam keterangannya usai rapat pembahasan, Kamis (24/9/2026).
Baca Juga: Sertijab Dandim dan Danyonif, Danrem: Rekrutmen TNI Harus Bebas Biaya
“Di awal kita pasang SiLPA Rp104 miliar, ternyata setelah diaudit BPK, tinggal Rp4 miliar lebih. Selisihnya sangat besar, dan ini yang harus kita hadapi bersama,” ujar Sumardi.
Bukan hanya SiLPA yang bermasalah. Asumsi pendapatan daerah pun dinilai berisiko tidak mencapai sasaran. Artinya, ruang fiskal yang tersedia jauh lebih sempit daripada yang direncanakan — memaksa DPRD dan Pemerintah Provinsi Bengkulu menyusun ulang prioritas program secara menyeluruh.
Penyesuaian ini bukan sekadar mengurangi angka. Kedua belah pihak harus menyusun daftar kegiatan yang tetap dilanjutkan, yang ditunda, sekaligus menanggung kewajiban pembayaran sisa-sisa pekerjaan tahun lalu yang belum lunas.
Meski situasi keuangan menantang, proses pembahasan tidak terhenti. Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sudah ditandatangani. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD dikatakan hadir penuh dan bekerja lembur, bahkan sampai akhir pekan, agar target selesai tepat waktu.
”Anggota datang lengkap, hanya kurang satu di akhir. Ini menunjukkan keseriusan kami. Kami akan bekerja hingga malam, lanjut Sabtu, supaya tanggal 30 September ini bisa ketok palu,” tegas Sumardi.
Tujuan percepatan ini jelas: APBD Perubahan harus segera sah agar pelayanan publik dan pembangunan di seluruh wilayah Bengkulu tidak terhenti. Semua pihak sepakat, penyesuaian yang ketat ini adalah langkah jujur dan bertanggung jawab demi menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
