Enggano,Sapuanrakyat.com – Sebanyak 70 warga Enggano, terdiri dari 36 perempuan dan 34 laki-laki serta anggota Dewan Adat Laut, berkumpul di Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, pada 8–9 November 2026. Dalam dua hari Workshop Dewan Laut dan Perempuan Enggano, mereka membahas bersama cara masyarakat adat menjaga dan mengelola wilayah laut adat pulau tersebut.
Mempertemukan Dua Kekuatan Penting
Baca Juga: Sultan Baktiar Najamudin, Figur Alternatif Pendamping Prabowo
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Camat Enggano, Yopi Pardiansyah, pada Minggu (8/11/2026). Workshop ini mempertemukan dua kelompok yang selama ini jarang duduk bersama dalam forum pengelolaan laut: perempuan adat dan Dewan Adat Laut — lembaga adat yang mengurus wilayah laut. Kegiatan difasilitasi oleh Dr. Ruth Indiah Rahayu dan Dr. Septri Widiono dari Dewan Pengawas Akar Global Inisiatif.
Dalam sambutannya, Camat Yopi memberikan apresiasi kepada Akar Global Inisiatif yang telah tiga tahun mendampingi masyarakat Enggano dalam upaya pelestarian sumber daya alam pulau. Kehadiran pemerintah kecamatan langsung dalam pembukaan menempatkan lembaga adat dan pemerintah dalam satu barisan untuk kepentingan yang sama.
Bagian dari Proses Panjang Pengakuan Hak Adat
Direktur Eksekutif Akar Global Inisiatif, Erwin Basrin, menjelaskan bahwa workshop ini bukan kegiatan berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian upaya masyarakat adat Enggano memperoleh pengakuan hak dan wilayah adatnya, termasuk wilayah laut.
”Pengakuan hak adat punya dasar hukum yang kuat di Indonesia: Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Workshop di Meok adalah langkah nyata mengisi ruang hukum tersebut,” ujar Erwin.
Belajar dari Haruku, Bangun Aturan Sendiri
Pemimpin adat tertinggi atau Pabuki Enggano, Milson Kaitora, menekankan pentingnya menjaga wilayah laut adat dari berbagai ancaman masa depan. Ia berbagi pengalaman berharga saat rombongan adat Enggano berkunjung ke Haruku, Maluku Tengah, untuk mempelajari sistem adat pengelolaan laut.
”Kami melihat Kewang di Haruku memiliki peran strategis menjaga kelestarian laut. Mereka memiliki aturan Sasi yang ditegakkan dengan sanksi adat. Inilah contoh yang ingin kita pelajari dan sesuaikan dengan kearifan lokal Enggano,” ungkap Milson.
Pengalaman Haruku memberi inspirasi: Dewan Adat Laut Enggano dapat berperan serupa sebagai pengawas wilayah laut adat dengan aturan yang disepakati bersama warga.
Laut Enggano: Sejarah, Ritual, dan Identitas
Ketua Dewan Adat Laut, Edison, memaparkan makna mendalam laut bagi orang Enggano. Laut bukan sekadar sumber penghidupan, melainkan bagian dari sejarah dan identitas adat yang hidup. Salah satu buktinya adalah tradisi ritual laut yang masih berjalan hingga kini.
”Pahpe Bakekeh adalah ritual laut yang selalu kami laksanakan setiap bulan Agustus. Tradisi ini membuktikan bahwa hubungan kami dengan laut masih hidup dan terjaga,” jelas Edison.
Fakta ini sangat penting dalam proses pengakuan wilayah adat laut, karena pengakuan memerlukan bukti bahwa praktik adat tersebut masih berjalan secara berkelanjutan.
Perempuan Tidak Lagi Di Pinggiran
Satu hal yang menonjol dalam workshop ini: dari 70 peserta, 62 orang adalah perempuan Enggano. Mereka duduk setara dengan pengurus Dewan Adat Laut dalam membahas tata kelola laut — ranah yang selama ini identik dengan laki-laki dan nelayan.
Keterlibatan perempuan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat: semua kelompok warga adalah pihak yang terdampak sekaligus berhak menjadi pengambil keputusan. Suara perempuan Enggano kini menjadi bagian sahih dalam merumuskan masa depan laut mereka sendiri.
Langkah ke Depan
Workshop berakhir pada Senin (9/11/2026) dengan semangat yang lebih kuat. Pemerintah kecamatan, lembaga adat, perempuan adat, dan Akar Global Inisiatif sepakat: wilayah laut adat Enggano harus diakui dan dikelola oleh masyarakat adatnya sendiri.
Pengalaman sistem Kewang di Haruku dan kekayaan tradisi Pahpe Bakekeh menjadi modal berharga. Kini terserah masyarakat Enggano: membangun aturan adat laut yang relevan, menjaga kelestarian laut mereka, dan memastikan generasi mendatang tetap mewarisi laut yang utuh dan berkelimpahan.

