Lewati ke konten

Masyarakat Enggano Deklarasi Dewan Laut dan Kelompok Perempuan Adat

Bagikan

Enggano,Sapuanrakyat.com –  Masyarakat Hukum Adat Enggano mencatat babak baru dalam upaya menjaga wilayah pesisir dan kelautan mereka. Setelah melalui serangkaian musyawarah adat yang panjang, dua lembaga adat resmi dideklarasikan di Aula Kantor Camat Enggano, Selasa (10/11/2026). Kedua lembaga itu adalah Dewan Laut Adat dan Kelompok Perempuan Adat Enggano, dua pilar yang diharapkan memperkuat kedaulatan adat di pulau tersebut.
‎
‎Dewan Laut Adat: Kembali Menjaga Warisan Laut yang Hampir Dilupakan
‎
‎Dewan Laut Adat Kahay Yamui Pa’hem Haau Kep Enggano, yang bermakna “Satu Ikatan Penjaga Laut Pulau Enggano”, bukanlah lembaga yang benar-benar baru. Pa’abuki Enggano menegaskan, lembaga ini merupakan bentuk pembaruan dari kelembagaan adat lama yang bernama Alingan, yang dahulu berfungsi menjaga wilayah laut adat.
‎
‎”Kita hampir melupakan laut. Maka, lembaga ini dibangkitkan kembali agar laut adat Enggano tetap terjaga,” ujar Pa’abuki Enggano.
‎
‎Dewan ini berada di bawah kewenangan Pa’abuki, Kapkaudar, dan para kepala suku, dan menjadi bagian dari pembagian kerja di dalam struktur adat yang sudah ada. Tugas utamanya mengawasi wilayah laut adat, menyelesaikan sengketa kelautan, dan mewakili masyarakat adat dalam urusan kelautan. Dewan juga berwenang menindak kapal, alat tangkap, dan praktik perusak ekosistem laut yang masuk tanpa izin adat.

Wilayah kerjanya dibagi ke dalam lima zona pengelolaan, mulai dari zona adat, zona lindung mangrove, lamun dan terumbu karang, zona tangkap, zona lindung pasir pantai, hingga zona larangan.
‎
‎Edison Kauno yang terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Laut Adat mengakui beban tugas ini sangat berat.
‎
‎”Langkah pertama kami adalah menyepakati pembagian kewenangan dengan struktur adat, kelompok perempuan adat, serta pemerintah desa dan kecamatan,” ujar Edison.
‎
‎Kahu’r Adat Enggano: Ruang Setara bagi Perempuan Adat
‎
‎Satu hari sebelum musyawarah pembentukan Dewan Laut Adat, perempuan adat Enggano telah menyepakati pembentukan Kahu’r Adat Enggano. Kelompok yang beranggotakan 35 perempuan ini dipimpin Risma M. Tobing dari Suku Kamay, dengan Penina Kaitora sebagai sekretaris dan Yudiana sebagai bendahara.
‎
‎Risma menegaskan, perempuan memiliki posisi strategis sebagai penjaga peradaban.
‎
‎”Kelompok perempuan ini kita dirikan demi pelibatan yang setara, menuju Enggano yang bermartabat, lestari, dan berkelanjutan,” tegas Risma.
‎
‎Kelompok ini memiliki sejumlah tujuan penting: melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, memperkuat ketakwaan, mengembangkan usaha berbasis hasil bumi Enggano, serta menjaga lingkungan desa tetap bersih, sehat, dan aman.
‎
‎Deklarasi dan Komitmen Bersama
‎
Deklarasi yang digelar di hadapan Camat Enggano, jajaran Polsek Enggano, Pa’abuki, kepala suku, dan tokoh perempuan adat memuat enam pernyataan sikap. Masyarakat adat menegaskan hak mengelola pesisir dan laut, membatasi pengambilan pasir, batu karang, dan batu kapur hanya untuk kebutuhan dasar warga dan fasilitas umum, menolak pemanfaatan untuk industri dan perdagangan.

Baca Juga: Sultan Baktiar Najamudin, Figur Alternatif Pendamping Prabowo

‎Mereka juga menuntut pengelolaan lobster, benur, ikan, dan biota laut lain mengikuti aturan adat, serta menolak pukat merusak, kapal besar yang mengancam perairan adat, dan penangkapan ikan menggunakan racun, potasium, serta bahan peledak.
‎
‎Acara deklarasi ditutup dengan seruan bersama: “Laut terjaga, adat lestari, masyarakat sejahtera!” Keputusan musyawarah ini kini mengikat secara adat dan menjadi pedoman masyarakat Enggano dalam mengelola kekayaan laut mereka ke depannya.

Tinggalkan komentar