Lewati ke konten

Terbaru! 8 Fraksi DPR Kompak Usulkan Pemakzulan Gibran

Bagikan

Sapuanrakyat.com – Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kiri) mengungkapkan bahwa HMP tersebut telah sesuai mekanisme dan diatur dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3/Beritasatu.com

KABARDARING.ID – Peta politik nasional kembali memanas. Sebanyak delapan fraksi di DPR RI resmi menggulirkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Presiden Prabowo Hadiri Pleno KTT ke-49 di Filipina

Usulan tersebut disampaikan langsung kepada pimpinan DPR RI dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (11/11/2026).

Iklan
Iklan dalam artikel

Dilansir Beritasatu.com, delapan fraksi yang ikut mengusulkan HMP tersebut yakni PDI Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Menariknya, hampir seluruh kekuatan fraksi di parlemen ikut terlibat dalam pengajuan tersebut. Fraksi Gerindra bahkan dihadiri langsung Ketua Fraksi Budisatrio Djiwandono, sementara fraksi lainnya mengutus perwakilan anggota masing-masing.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat merupakan bagian dari hak konstitusional anggota DPR yang memiliki mekanisme dan landasan hukum.

Ia menjelaskan, penggunaan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Dalam aturan tersebut, Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan untuk menyampaikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah, merespons kejadian luar biasa, maupun menindaklanjuti pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Saan juga menyebut terdapat sejumlah alasan yang menjadi dasar pengajuan HMP, termasuk dugaan adanya persyaratan yang tidak dipenuhi oleh presiden maupun wakil presiden.

Menurutnya, pimpinan DPR memiliki kewenangan menerima usulan tersebut sepanjang disampaikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan mempersilakan kepada para pengusul untuk dapat menyampaikan usulannya. Saya akan mulai dari sesuai urutan partai yang ada di DPR,” ujar Saan saat memimpin rapat.

Dengan diterimanya usulan dari delapan fraksi tersebut, proses politik di parlemen memasuki tahapan baru. Namun, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat belum berarti Gibran otomatis dimakzulkan.

Masih terdapat tahapan pembahasan dan mekanisme konstitusional yang harus dilalui sebelum ada keputusan lebih lanjut mengenai usulan tersebut. ***

Tinggalkan komentar