Lewati ke konten

Sprindik KPK Belum Arah Tersangka, Noprisman Kembali Diperiksa Soal Korupsi di Pemkot Bengkulu

Bagikan

Bengkulu,Sapuanrakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu, Noprisman, untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Pemanggilan ini menjadi perhatian lantaran Noprisman sebelumnya telah diperiksa penyidik KPK. Bahkan, rumahnya di Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu, pernah digeledah tim antirasuah pada 25 Juli 2026.

Baca Juga: ‎Kapolres Lebong Serius Usut Fee Proyek Rp74 Juta, Seret Nama Ajudan hingga Istri Bupati

Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita uang tunai sekitar Rp4 miliar, berikut sejumlah dokumen dan barang elektronik.

Iklan
Iklan dalam artikel

“Hari ini, Kamis, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Sebelumnya, Noprisman juga pernah menjalani pemeriksaan KPK pada 3 Agustus 2026. Pemeriksaan terbaru ini menambah daftar pihak yang dimintai keterangan dalam pengembangan penyidikan perkara di lingkungan Pemkot Bengkulu.

Dua Sprindik Pemkot Bengkulu Belum Umumkan Tersangka

Pengusutan perkara ini tidak berdiri sendiri. Pada Juli 2026, KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan (Sprindik) umum yang berkaitan dengan pengembangan perkara dugaan korupsi di Bengkulu.

Sprindik pertama menyasar dugaan keterlibatan pihak swasta lain yang diduga memberikan suap kepada Bupati Rejang Lebong, di luar pihak swasta yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pokok.

Sementara Sprindik kedua berkaitan dengan dugaan suap kepada penyelenggara negara serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Teranyar, KPK juga mengumumkan penerbitan Sprindik baru pada Oktober 2026 sebagai pengembangan perkara yang semula menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif, Muhammad Fikri Thobari. Pengusutan perkara tersebut kemudian merambah ke sejumlah pihak lain.

Dalam pengembangan kasus Rejang Lebong, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Direktur Utama PT Cahaya Mas Cemerlang, Eko Yusanto, serta B. Daditama.

Daditama diketahui pernah menjabat Wakil Ketua I DPD PAN Rejang Lebong periode 2024 hingga April 2026. Ia juga merupakan mantan tenaga ahli penyusunan RPJMD Pemkab Rejang Lebong periode 2025–2029.

Pengusutan di Pemkot Masih Menunggu Babak Baru

Berbeda dengan perkara pengembangan di Rejang Lebong yang telah menetapkan tersangka baru, dua Sprindik terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Bengkulu hingga Kamis (5/11/2026) belum disertai pengumuman penetapan tersangka.

Pemanggilan Noprisman, ditambah fakta penggeledahan rumahnya yang menghasilkan penyitaan uang Rp4 miliar, kembali menempatkan pengembangan perkara Pemkot Bengkulu dalam perhatian publik.

Publik kini menunggu sejauh mana penyidik KPK mengembangkan dua Sprindik tersebut dan apakah penyidikan akan berujung pada penetapan tersangka baru.

Namun, pemeriksaan saksi maupun penggeledahan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Status hukum masing-masing pihak tetap harus mengacu pada hasil penyidikan KPK. ***

Tinggalkan komentar