Lewati ke konten

‎RAPBD 2027 Masuk Tahap Pembahasan di DPRD Lebong

Bagikan

Lebong,Sapuanrakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menggelar Rapat Paripurna penting pada Senin (9/11/2026). Dua agenda strategis sekaligus dibuka dalam satu momentum: penyampaian Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Kedua Susunan Perangkat Daerah.
‎
‎Dipimpin Langsung Ketua DPRD, Bupati Hadir Secara Langsung
‎
‎Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen. Hadir langsung di ruang sidang Bupati Lebong H. Azhari, S.H., M.H., beserta unsur pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Polres Lebong, Kejaksaan Negeri Lebong, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta awak media.
‎
‎RAPBD 2027: Bukan Sekadar Angka, Harus Nyata Bagi Rakyat
‎
‎Dalam arahannya, Ketua DPRD menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 tidak boleh sekadar rutinitas administrasi tahunan. Setiap rupiah yang direncanakan harus memiliki manfaat yang terukur dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
‎
‎”Anggaran tidak boleh hanya berputar pada angka pendapatan dan belanja. Yang terpenting: bagaimana alokasi tersebut benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi lokal, dan mewujudkan infrastruktur yang merata serta berkeadilan di seluruh penjuru Kabupaten Lebong,” tegas Carles.
‎
‎DPRD menekankan prinsip: terukur, cermat, dan akuntabel. Setiap usulan program akan dikaji secara mendalam sebelum disepakati bersama.
‎
‎Raperda Perangkat Daerah: Miskin Struktur, Kaya Fungsi
‎
‎Agenda strategis kedua adalah pembahasan Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penataan ini bertujuan menyesuaikan organisasi pemerintahan dengan dinamika regulasi nasional sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
‎
‎Prinsip utama yang diusung: miskin struktur namun kaya fungsi. Artinya, birokrasi diperamping tanpa mengurangi kualitas layanan. Jalur koordinasi diperpendek, pengambilan keputusan dipercepat, sehingga program pembangunan lebih cepat terwujud dan lebih tepat sasaran.
‎
‎Langkah ke Depan
‎
‎Rapat paripurna secara resmi dibuka untuk umum dengan ketukan palu sidang sebanyak tiga kali. Selanjutnya, Bupati Lebong menyampaikan Nota Pengantar kedua dokumen tersebut kepada pimpinan dan anggota dewan. Tahapan pembahasan mendalam antara pihak eksekutif dan legislatif pun akan segera dimulai.
‎
‎Masyarakat Kabupaten Lebong kini menantikan hasil akhir dari dua dokumen penting ini — anggaran yang bijaksana dan birokrasi yang lebih efektif — demi terwujudnya Kabupaten Lebong yang semakin maju, sejahtera, dan terlayani dengan baik.

Tinggalkan komentar