Sapuanrakyat.com – Dugaan penyadapan ilegal dalam kasus yang menyeret tiga orang tersangka disebut tidak hanya menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sejumlah tokoh politik, wartawan, pejabat negara, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga diduga menjadi target penyadapan.
Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access). Salah satu nama yang disebut sebagai tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.
Baca Juga: Kapolres Lebong Serius Usut Fee Proyek Rp74 Juta, Seret Nama Ajudan hingga Istri Bupati
Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep.
Selain Listyo Sigit, dua nama lain yang disebut dalam kasus tersebut adalah Irjen Pol. Ahrie Sonta dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Asep mengungkapkan, salah satu sasaran dugaan penyadapan ilegal tersebut adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” katanya.
Namun, dugaan aktivitas penyadapan itu disebut memiliki sasaran lebih luas. Berdasarkan keterangan Asep, targetnya mencakup pejabat negara, tokoh politik, media atau jurnalis, tokoh ormas, LSM, hingga kalangan pengusaha.
“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.
Menurutnya, dugaan aktivitas penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Penyadapan diduga dilakukan tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Penyidik juga menduga terdapat upaya penghapusan jejak atau log elektronik pada Oktober 2026 untuk menghilangkan rekam aktivitas tersebut.
Asep menegaskan, kegiatan pemantauan maupun penyadapan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan,” ujarnya.

