Lewati ke konten

‎Polri Dipimpin Suyudi: 30 Hari Pertama Berani Ungkap Penyadap Presiden dan Berantas Jaringan Narkoba

Bagikan

Oleh: Aan Ade Putra

Sapuanrakyat.com – Tepat sebulan sejak Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 1 Oktober 2026, dua peristiwa besar mengguncang publik sekaligus.

Baca Juga: Presiden Prabowo Hadiri Pleno KTT ke-49 di Filipina

‎Di satu sisi, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta tiga perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, hingga pengusaha.
‎
‎Di sisi lain, operasi besar-besaran pemberantasan narkoba mulai dijalankan, menindak jaringan yang selama ini sulit disentuh. Bahkan, memutuskan mata rantai narkoba dari jaringan luar negara.

Iklan
Iklan dalam artikel

‎Dalam waktu yang sangat singkat, Suyudi telah menunjukkan keberanian yang jarang ditemukan dalam sejarah institusi kepolisian: menindak langsung mantan pimpinannya sendiri. Langkah ini memicu beragam tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat.

‎Langkah yang Patut Diapresiasi

‎Pengungkapan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden dan petinggi negara dalam waktu sesingkat itu sejak Suyudi menjabat disambut positif oleh banyak pihak. Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyampaikan apresiasinya atas kinerja Kapolri baru yang dinilai telah meningkatkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas lembaga kepolisian, termasuk keberanian mengungkap kasus yang sangat sensitif tersebut.

‎Meski begitu, ia juga mengingatkan bahwa dukungan terhadap proses hukum harus disertai syarat: penegakan hukum harus berjalan transparan, adil, dan menyeluruh hingga mengungkap siapa saja yang terlibat, termasuk aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

‎Ketua Bamus Betawi Riano menilai langkah Suyudi sebagai sesuatu yang luar biasa, yang membuktikan bahwa Polri di bawah kepemimpinannya bekerja secara profesional dan serius dalam membenahi internal institusi.

Hal serupa juga disampaikan tokoh-tokoh politik. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan terima kasih atas tindakan cepat, tegas, dan efektif yang dilakukan Kapolri dalam melindungi Kepala Negara dan pihak-pihak yang menjadi korban penyadapan.

‎Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa penyadapan ilegal merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merusak tatanan demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

‎Dari kalangan internal kepolisian, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Kapolri.

‎Ia menegaskan bahwa tindakan tegas yang dilakukan Suyudi bukanlah bentuk persaingan atau rivalitas di lingkungan internal Polri, melainkan murni upaya penegakan hukum yang harus didukung oleh seluruh elemen bangsa.

‎Pertanyaan Krusial yang Tetap Terbuka

‎Meski mendapat apresiasi luas, pengungkapan kasus besar ini juga memunculkan harapan sekaligus pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu dijawab secara meyakinkan.

Pengamat keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengingatkan bahwa perkara sedemikian besar tidak boleh hanya berhenti pada penindakan terhadap individu-individu tertentu

Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah membongkar sistem dan mekanisme yang memungkinkan praktik penyadapan ilegal bisa terjadi dan berlangsung selama ini di lingkungan institusi kepolisian.

‎Sementara itu, media independen seperti RMOLjatim.id dalam analisisnya menyoroti dinamika lain yang terjadi bersamaan: dalam sebulan pertama menjabat, Suyudi juga telah melakukan dua kali rotasi besar-besaran perwira di jajaran kepolisian.

Media tersebut mengingatkan bahwa tanpa keterbukaan informasi yang cukup, publik dapat saja membaca penegakan hukum ini sekaligus sebagai langkah konsolidasi kekuasaan internal pasca-pergantian pimpinan.

‎Pertanyaan mendasar yang muncul di benak banyak pengamat adalah: apakah pembenahan ini benar-benar menyentuh perbaikan sistemik, atau sekadar pergantian orang-orang di posisi strategis?

‎Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie juga mengingatkan masyarakat untuk tetap kritis sekaligus mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Ia menekankan bahwa motif di balik dugaan penyadapan harus terungkap sejelas-jelasnya di ruang pengadilan.

‎Jika terbukti bahwa penyadapan tersebut bertujuan untuk melumpuhkan pemerintahan yang sah, perkara ini bisa memiliki konsekuensi hukum yang jauh lebih berat, termasuk unsur tindak pidana terhadap keamanan negara. Oleh karena itu, proses hukum harus berjalan objektif dan bebas dari campur tangan pihak mana pun.

‎Penegasan dan Harapan

‎Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat, Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa seluruh proses hukum yang sedang berjalan murni merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum.

‎”Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau kepentingan apa pun. Ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai,” ujarnya.

‎Ia juga memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk tetap tenang dan terus fokus menjalankan tugas pelayanan dan pengamanan masyarakat agar tidak terganggu oleh dinamika yang sedang berlangsung di tingkat pimpinan.

‎Penutup

‎Tiga puluh hari pertama kepemimpinan Suyudi Ario Seto telah mencatat satu hal yang patut dicatat dalam sejarah: keberanian membongkar kasus besar yang melibatkan petinggi institusi sendiri. Namun, keberhasilan kepemimpinannya tidak akan dinilai dari seberapa besar nama yang ditangkap dalam bulan pertama jabatannya.

Publik akan menilai dari tiga hal yang jauh lebih substansial: apakah pengusutan berjalan tuntas hingga mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektualnya; apakah sistem yang memungkinkan penyadapan ilegal terjadi segera diperbaiki agar tidak terulang di masa depan; dan apakah proses hukum ini berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di depan umum.

Membongkar kasus besar adalah langkah awal yang berani. Memastikan hal yang sama tidak akan terulang lagi — itulah tugas yang jauh lebih berat dan lebih penting.

Seluruh bangsa kini menanti, bukan sekadar proses hukum yang berjalan, melainkan reformasi nyata yang menjadikan Polri sebagai institusi yang dipercaya karena keadilannya, bukan sekadar ditakuti karena kekuasaannya.

Tinggalkan komentar