Jakarta sapuanrakyat.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Tahun 2026‑2030 dalam PPDP Sustainability Forum 2026 bertema “Empowering Sustainable Growth: The Strategic Role of PPDP in Indonesia’s Future” di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Langkah ini menjadi arah strategis agar industri PPDP bukan hanya bertahan dari risiko perubahan iklim dan gejolak ekonomi global, tetapi juga menjadi motor transisi ekonomi nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa sektor PPDP memiliki posisi ganda: sebagai investor institusional yang mengelola dana jangka panjang sekaligus penyerap risiko yang melindungi masyarakat serta dunia usaha.
Baca Juga: Kapolres Lebong Serius Usut Fee Proyek Rp74 Juta, Seret Nama Ajudan hingga Istri Bupati
”Kontribusi PPDP dalam transisi ekonomi bukan hanya membiayai transisi (financing the transition), tetapi juga melindungi proses transisi tersebut (protecting the transition). Inilah posisi strategis PPDP dalam agenda keberlanjutan: investasi dan perlindungan,” ujar Ogi.
Ia menekankan bahwa keuangan berkelanjutan bukan sekadar urusan lingkungan saja, melainkan fondasi untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan. Dalam penerapannya, industri tetap harus berpegang pada prinsip kehati‑hatian, mulai dari kesesuaian profil risiko, imbal hasil investasi, likuiditas, hingga perlindungan kepentingan pemegang polis dan peserta dana pensiun.
Peta Jalan ini dirancang bukan sebagai beban tambahan administratif, melainkan panduan transformasi bisnis.
”Hal terpenting, kita tidak ingin peta jalan ini dipandang sebagai tambahan kewajiban bagi industri. Peta jalan ini harus menjadi panduan transformasi untuk memperkuat ketahanan industri sekaligus menangkap peluang dari transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” tegas Ogi.
Visi utama peta jalan ini adalah mewujudkan industri PPDP yang sehat dan berdaya saing melalui penerapan prinsip keuangan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan serta pemerataan ekonomi nasional. Untuk mencapai hal tersebut, OJK menetapkan empat pilar strategis:
1. Penguatan pengaturan dan pengembangan keuangan berkelanjutan sesuai karakteristik sektor PPDP;
2. Peningkatan kapasitas SDM industri PPDP agar mampu mengelola risiko keberlanjutan;
3. Penguatan kolaborasi lintas sektor antara regulator, industri, dan pemangku kepentingan;
4. Penguatan pengawasan implementasi agar berjalan konsisten dan terukur.
Secara pentahapan, program ini dibagi menjadi tiga fase: 2026‑2027 sebagai penguatan fondasi, 2028‑2029 peningkatan kolaborasi, serta 2030 percepatan pertumbuhan dan penguatan pengawasan. Dengan jadwal bertahap ini, industri diberi ruang untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, manajemen risiko, investasi, serta pengembangan produk secara proporsional.
Ogi menambahkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari selesainya program administratif, tetapi dari sejauh mana keberlanjutan benar‑benar masuk ke aktivitas harian industri dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui peta jalan ini, OJK berharap industri PPDP semakin tangguh, mampu menangkap peluang ekonomi hijau, serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

