Lebong,sapuanrakyat.com – Sentra padi Kecamatan Topos yang memiliki luas baku sawah 459 hektare tengah dilanda kegelisahan. Irigasi utama Air Buah yang menjadi urat nadi persawahan Desa Ajai Siang dan sekitarnya dinilai telah tidak berfungsi hampir 15 tahun akibat tertimbun longsor. Di tengah tekanan petani, usulan perbaikan baru masuk ke pembahasan Banggar DPRD Lebong untuk Tahun Anggaran 2027, sementara pengadaan empat unit kendaraan dinas senilai sekitar Rp3 miliar melalui APBD‑P 2026 memicu perdebatan prioritas anggaran daerah.
Berdasarkan data Kecamatan Topos Dalam Angka dan penelitian pertanian Kabupaten Lebong, saluran Air Buah sepanjang sekitar tiga kilometer menjadi sumber utama aliran air bagi sebagian besar lahan persawahan. Namun sejak tertimbun longsor, aliran terhambat sehingga petani kesulitan menanam tepat waktu.
”Setiap masa reses dan setiap pertemuan dengan Pemkab kami sampaikan hal ini. Namun hingga kini belum ada perbaikan yang berarti. Sawah kami kering, benih tak bisa ditanam, dan kami tak bisa berbuat banyak,” ungkap perwakilan petani Desa Ajai Siang.
Dua tahun setelah Bupati H. Azhari dilantik, masyarakat merasa janji kampanye untuk memperbaiki Irigasi Air Buah belum terwujud nyata. Secara regulasi, irigasi di bawah 1.000 hektare termasuk 459 hektare menjadi urusan pemerintah kabupaten. Hal ini sejalan dengan Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menegaskan irigasi di bawah 1.000 hektare menjadi tanggung jawab bupati.
Namun di saat petani menunggu air mengalir, APBD‑P 2026 menyetujui pengadaan empat kendaraan dinas. Wakil Ketua I DPRD Lebong Ahmad Lutfi, SH, membenarkan hal tersebut telah disetujui rapat paripurna tanggal 26 Agustus 2026. Rincian yang beredar mencakup Hyundai Palisade untuk Bupati sekitar Rp1,2 miliar, Mitsubishi Pajero untuk Sekda sekitar Rp800 juta, serta dua Toyota Innova untuk Dinas Pertanian dan Inspektorat total sekitar Rp1 miliar. TAPD menyebut kendaraan lama sudah tua dan sering rusak, namun hal ini menuai kritik masyarakat yang menilai kurang selaras dengan semangat efisiensi serta kebutuhan petani yang mendesak.
Ada harapan baru setelah Kepala Bidang SDA Dinas PUPR‑Hub Lebong Hazsaras Eko Sukmana, SE, menyatakan usulan perbaikan Irigasi Air Buah telah masuk ke pembahasan Banggar untuk TA 2027.
”Sesuai arahan Bupati H. Azhari, apapun kendalanya, perbaikan dan pembangunan Irigasi Air Buah ini harus kita kerjakan. Kita sudah membawa usulan ini ke meja Banggar agar kebutuhan air bagi petani Topos tidak lagi terabaikan,” ujar Hazsaras Eko Sukmana.
Meski begitu, Jaringan Masyarakat Jurukalang Topos Sumardi Hadi Kusuma Atmaja (HKA) meminta DPRD Lebong tidak hanya menerima berita usulan, tetapi benar‑benar mengawal anggaran hingga ke lapangan.
”Sudah hampir 15 tahun kami menanti. Kami meminta DPRD Lebong mengawal anggaran perbaikan irigasi Air Buah Topos agar bukan hanya tercantum di dokumen, tetapi benar‑benar mengalir ke lapangan,” tegas Sumardi.
Publik berharap Pemkab Lebong melalui Dinas PUPR‑Hub, Dinas Pertanian, TAPD, serta Banggar DPRD segera merilis jadwal resmi perbaikan, lokasi longsor yang akan ditangani, besaran anggaran yang disetujui, pelaksana pekerjaan, serta target waktu selesai. Tanpa kepastian tersebut, harapan petani Topos untuk menanam dan memanen secara optimal tetap terancam.
Irigasi Air Buah Hampir 15 Tahun Terabaikan, JMJKT Soroti Ketimpangan Anggaran
