Lewati ke konten

‎Dugaan Makar Menguat, Yusril: Jika Terbukti, Eks Kapolri CS Terancam Hukuman Mati

Bagikan

Jakarta,Sapuanrakyat.com – Nasib Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo kini berada di situasi yang sangat berat. Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menjerat dirinya beserta dua perwira tinggi lainnya kini berpotensi berubah menjadi tuduhan kejahatan makar — yang terancam hukuman paling berat dalam hukum Indonesia.

‎‎Yusril Ihza Mahendra: Indikasi Makar Semakin Kuat

Baca Juga: Sultan Baktiar Najamudin, Figur Alternatif Pendamping Prabowo

‎Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan skandal ini telah memenuhi indikasi kuat kejahatan makar. Penyidik awalnya menggunakan pasal penyadapan sebagai pintu masuk, namun seiring terungkapnya motif dan tujuan para tersangka yang diduga hendak melumpuhkan pemerintahan, konstruksi hukum pun dinaikkan levelnya.

Iklan
Iklan dalam artikel

‎”Mulai ditemukan indikasi-indikasi bahwa tindakan ini mengarah kepada satu tindakan makar, paling tidak seperti yang diatur di dalam Pasal 193 dari Undang-Undang Hukum Pidana Nasional,” tegas Yusril, Kamis (5/11/2026).

‎Ancaman Hukuman Paling Berat

‎Yusril menjelaskan bahwa makar dengan maksud merampas kemerdekaan presiden atau menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan diatur dalam Pasal 191 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jika terbukti di pengadilan, ancamannya sangat berat: pidana mati, penjara seumur hidup, atau kurungan paling lama 20 tahun.

‎Tiga Jenderal Polisi Tersangka

‎Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini:

– LSP — Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo

‎- ASN — Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta

‎- EH :Widyaiswara Utama Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso

‎”Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin.

‎Perkembangan ini menandai salah satu kasus hukum paling serius dalam sejarah Indonesia modern. Proses hukum akan terus berjalan dan masyarakat diimbau mengikuti perkembangan melalui informasi resmi dari pihak berwenang.

Tinggalkan komentar