Lebong,sapuanrakyat.com – Harapan petani Kecamatan Topos untuk mendapatkan penanganan serius terhadap Irigasi Air Buah semakin menguat. Anggota DPRD Lebong Dapil III sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) Debi Irama Sancha menyatakan akan turut mengawal usulan anggaran perbaikan irigasi tersebut di tingkat pembahasan TA 2027. Langkah ini menjadi respons terhadap aspirasi masyarakat yang sudah berulang kali disampaikan sejak bertahun‑tahun lalu.
Sebagai Fraksi PAN, Debi Irama Sancha menegaskan bahwa suara petani Topos yang disampaikan pada masa reses maupun pertemuan‑pertemuan dengan Pemkab menjadi dasar tanggung jawabnya di DPRD. Irigasi Air Buah yang melayani sekitar 459 hektare lahan sawah di Desa Ajai Siang dan sekitarnya dinilai telah terhambat akibat longsor hampir 15 tahun. Saluran sepanjang sekitar tiga kilometer itu menjadi urat nadi pertanian setempat, sehingga terganggunya aliran air membuat petani kesulitan menanam tepat waktu dan berisiko gagal panen.
<span;>”Ini bukan sekadar urusan saluran air saja, melainkan urusan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Kabupaten Lebong. Sebagai anggota Banggar, saya akan terus mendorong agar Irigasi Air Buah menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran Tahun 2027,” ungkap Debi Irama Sancha.
Dari sisi regulasi, irigasi di bawah 1.000 hektare menjadi urusan pemerintah kabupaten. Hal ini membuat publik menaruh harapan besar kepada Pemkab Lebong, Dinas PUPR‑Hub, Dinas Pertanian, serta Banggar DPRD untuk segera menetapkan langkah nyata. Kepala Bidang SDA Dinas PUPR‑Hub Lebong Hazsaras Eko Sukmana sebelumnya menyampaikan bahwa usulan perbaikan Irigasi Air Buah sudah masuk ke pembahasan Banggar.
”Sesuai arahan Bupati H. Azhari, apapun kendalanya, perbaikan dan pembangunan Irigasi Air Buah ini harus kita kerjakan. Kita sudah membawa usulan ini ke meja Banggar agar kebutuhan air bagi petani Topos tidak lagi terabaikan,” ujar Hazsaras Eko Sukmana.
Namun harapan tersebut masih dibayangi kegelisahan masyarakat. Jaringan Masyarakat Jurukalang Topos melalui Sumardi Hadi Kusuma Atmaja (HKA) meminta pengawasan tidak berhenti hanya pada masuknya usulan ke Banggar, tetapi hingga realisasi di lapangan.
”Sudah hampir 15 tahun kami menanti. Kami meminta DPRD Lebong mengawal anggaran perbaikan irigasi Air Buah Topos agar bukan hanya tercantum di dokumen, tetapi benar‑benar mengalir ke lapangan,” tegas Sumardi.
Di tengah perhatian terhadap irigasi, masyarakat juga menyoroti pengadaan empat unit kendaraan dinas senilai sekitar Rp3 miliar yang disetujui melalui APBD‑P Tahun 2026. Wakil Ketua I DPRD Lebong Ahmad Lutfi, SH, sebelumnya membenarkan persetujuan tersebut dalam rapat paripurna tanggal 26 Agustus 2026. Meskipun TAPD menyebut kendaraan lama sudah tua dan sering mengalami kerusakan, hal ini memicu diskusi publik mengenai prioritas anggaran daerah di tengah kebutuhan petani yang mendesak.
Publik berharap Debi Irama Sancha bersama Banggar DPRD terus mendesain jadwal resmi penanganan longsor, besaran anggaran yang benar‑benar disetujui, lokasi pekerjaan, pelaksana, serta target selesai. Tanpa kepastian tersebut, janji pemulihan Irigasi Air Buah tetap hanya menjadi harapan belaka.
