RL,sapuanrakyat.com – Aksi damai yang digelar LSM Pekat Bengkulu bersama sejumlah aktivis Rejang Lebong di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Rejang Lebong, Sabtu (31/10/2026), berlanjut ke ruang dialog yang kondusif. Kapolres Rejang Lebong AKBP Syahrul Hariady, S.I.K., M.H., beserta jajaran menyambut baik penyampaian tujuh poin aspirasi yang menyentuh persoalan perkebunan, tambang, narkotika, kasus hukum, anggaran pendidikan, hingga revisi RTRW.
Dialog tersebut dipimpin langsung Ketua LSM Pekat Bengkulu Isyak Burmansyah bersama para aktivis. Dalam pernyataan tertulis yang diserahkan kepada kepolisian, mereka meminta perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang selama ini menjadi keresahan masyarakat.
Kapolres AKBP Syahrul Hariady menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi secara damai. Menurutnya, masukan dan informasi dari masyarakat menjadi modal penting bagi kepolisian untuk menjaga keamanan serta menindaklanjuti dugaan tindak pidana.
Baca Juga: Sultan Baktiar Najamudin, Figur Alternatif Pendamping Prabowo
”Terima kasih atas kehadiran rekan‑rekan aktivis Rejang Lebong yang telah menyampaikan aspirasi pada hari ini. Kami dari jajaran Polres Rejang Lebong akan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan secara profesional dan transparan,” ujar Kapolres.
Ia juga mengajak masyarakat tidak ragu menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana maupun aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
”Saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rejang Lebong untuk berani memberikan informasi kepada pihak kami. Setiap informasi yang disampaikan akan menjadi bahan bagi kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Tujuh Poin Aspirasi yang Disoroti
Dalam dokumen yang diserahkan, LSM Pekat Bengkulu dan aktivis memuat tujuh persoalan utama:
1. Persoalan PT Agrotea Bukit Daun: Menyoroti konsesi perkebunan teh sekitar 600 hektare di Kecamatan Bermani Ulu yang dinilai sudah lebih dari 20 tahun tidak berjalan sebagaimana mestinya; meminta penelusuran kewajiban perusahaan sesuai peraturan perundang‑undangan.
2. Dugaan tambang galian C tanpa izin: Mendesak aparat menelusuri aktivitas pertambangan galian C yang diduga beroperasi tanpa izin resmi di wilayah Rejang Lebong.
3. Dugaan perkebunan kelapa sawit tanpa izin dan HGU: Meminta penelusuran terhadap perkebunan kelapa sawit seluas ratusan hektare yang dinilai belum memiliki perizinan serta Hak Guna Usaha (HGU) yang sah.
4. Pengungkapan kasus pembunuhan Rismareta: Mendesak kepolisian terus mengupayakan pengungkapan kasus pembunuhan mahasiswi Rismareta di Kelurahan Dwi Tunggal yang telah berjalan sekitar dua tahun demi kepastian hukum bagi keluarga korban.
5. Pemberantasan bandar narkotika: Meminta Polres Rejang Lebong tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga mengungkap jaringan pemasok dan bandar narkotika yang diduga beroperasi di daerah tersebut.
6. Pengusutan dana BOS dan revitalisasi sekolah: Meminta pemeriksaan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah SD dan SMP berjumlah siswa di atas 400 orang, terutama yang juga menerima anggaran revitalisasi sekolah agar pengelolaan berjalan transparan.
7. Peninjauan 12 IPPR dalam revisi RTRW: Meminta peninjauan dan pengusutan terhadap 12 IPPR yang diajukan dalam revisi Perda Nomor 08 Tahun 2012 tentang RTRW, karena dinilai berpotensi ada persoalan kesesuaian peraturan serta legalisasi bangunan bermasalah.
LSM Pekat Bengkulu dan aktivis berharap dialog ini tidak berhenti hanya pada penyampaian aspirasi. Mereka mendesak adanya langkah nyata sesuai kewenangan Polres maupun instansi terkait, mulai dari penyelidikan, koordinasi dengan Dinas, BPK, Kejaksaan, hingga Badan Pertanahan dan Dinas PUPR.
Publik pun berharap Polres Rejang Lebong secara berkala menyampaikan perkembangan penanganan. Sebab sebagian besar poin aspirasi membutuhkan kerja lintas instansi, bukan hanya kepolisian saja. Dengan adanya ruang dialog yang terbuka, masyarakat berharap penegakan hukum di Rejang Lebong semakin dekat, responsif, dan berkeadilan.

