Lewati ke konten

‎Belum Kembali Rp1,3 Miliar TGR DPRD Rejang Lebong, PMII Minta KPK Usut Klaster Legislatif

Bagikan

RL,sapuanrakyat.com – Belum tuntasnya pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 mulai menuai sorotan. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Curup mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut persoalan tersebut secara menyeluruh.
‎
‎Desakan ini muncul di tengah bergulirnya pengembangan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang telah menyeret Bupati nonaktif Muhammad Fikri Thobari.
‎
‎Ketua PC PMII Curup, Abdul Kohar, S.Sos., menilai pengusutan perkara korupsi di Rejang Lebong tidak boleh berhenti pada lingkup eksekutif. KPK juga diminta menelusuri dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan legislatif, termasuk persoalan TGR SPPD DPRD.
‎
‎”Kami mendesak KPK untuk segera mengusut persoalan TGR Sekretariat DPRD Rejang Lebong ini secara menyeluruh. Jangan biarkan amanah keuangan daerah menggantung begitu saja,” tegas Abdul Kohar.
‎
‎Sorotan PMII bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, dari total TGR sekitar Rp1,7 miliar berdasarkan temuan pemeriksaan BPK, baru sekitar Rp400 juta hingga Rp500 juta yang tercatat masuk ke kas daerah.
‎
‎Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp1,2 miliar hingga Rp1,3 miliar yang belum tercatat dikembalikan.
‎
‎Menariknya lagi, bukannya menuntaskan TGR. Sekretariat DPRD Rejang Lebong juga mengalokasikan anggaran Rp11,2 miliar pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2026. Angggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan perjalanan dinas (Perjadin) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
‎
‎Inspektur Inspektorat Rejang Lebong, Erik Rosadi, sebelumnya mengungkapkan bahwa batas waktu tindak lanjut selama 60 hari telah terlewati. Bahkan, sejumlah ASN disebut mempertanyakan besaran beban TGR yang dibebankan kepada mereka.
‎
‎Inspektorat menyatakan siap memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum (APH) apabila diperlukan sesuai kewenangannya.
‎
‎Abdul Kohar menegaskan, persoalan ini harus dibuka secara transparan. Menurutnya, kejelasan mekanisme penagihan penting agar pengembalian kerugian daerah tidak menimbulkan persoalan baru, terutama bagi pihak yang merasa dibebani kewajiban tanpa dasar yang jelas.
‎
‎”Kita percaya KPK akan membersihkan praktik korupsi di Kabupaten Rejang Lebong. Pemerintahan yang bersih akan berdampak pada pembangunan. Karena itu, kami berharap KPK tidak hanya mengusut klaster eksekutif, tetapi juga menelusuri dugaan penyimpangan anggaran di klaster legislatif,” ujarnya.
‎
‎Ia juga menyinggung adanya pengakuan terkait pemberian THR yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam upaya mengungkap persoalan tata kelola pemerintahan di Rejang Lebong.
‎
‎Sementara itu, Plt Sekretaris DPRD Rejang Lebong, Liza Melianti, mengaku belum dapat memberikan penjelasan terperinci mengenai perkembangan penyelesaian TGR tersebut. Alasannya, dirinya baru menjabat sebagai Plt Sekwan, sedangkan persoalan SPPD yang dimaksud terjadi sebelum penunjukannya.
‎
‎”Maaf Pak, saya pejabat yang baru. Sebaiknya hubungi pengelola masalah ini,” ujar Liza saat dikonfirmasi, Rabu (28/10/2026).
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Rejang Lebong, Juliansyah Yayan, belum berhasil dikonfirmasi secara mendalam terkait persoalan tersebut.
‎
‎Belum tuntasnya pengembalian TGR Rp1,7 miliar ini menyisakan sejumlah pertanyaan. Mulai dari siapa saja pihak yang menjadi objek penagihan, bagaimana dasar perhitungan kewajiban masing-masing, bagaimana mekanisme keberatan ASN, hingga siapa yang bertanggung jawab memastikan pengembalian dana tersebut masuk ke kas daerah.
‎
‎Pengamat keuangan daerah, Hery Purwanto, mengingatkan bahwa TGR bukan sekadar persoalan angka dalam laporan pemeriksaan. Menurutnya, proses penyelesaian harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkewajiban.
‎
‎”TGR adalah amanah keuangan daerah. Jika memang ada kewajiban mengembalikan dana, prosesnya harus transparan. Tidak boleh ada yang merasa terbebani tanpa dasar yang jelas,” harap Hery.
‎
‎Kini, publik menunggu langkah konkret pemerintah daerah dan aparat penegak hukum setempat. Sebab, selain memastikan uang daerah kembali, penelusuran terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab juga penting agar persoalan serupa tidak terus berulang di lingkungan DPRD Rejang Lebong.
‎
‎Di sisi lain, KPK pada 20 Oktober 2026 mengumumkan penetapan dua tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.
‎
‎Keduanya adalah Direktur Utama PT Cahaya Mas Cemerlang, Eko Yusanto, serta B Daditama, yang pernah menjabat Wakil Ketua I DPD PAN Rejang Lebong periode 2024 hingga April 2026 dan menjadi tenaga ahli RPJMD Rejang Lebong periode Maret 2025 hingga September 2026.
‎
‎Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyidik telah memeriksa Eko Yusanto terkait proyek pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan perusahaannya. Penyidik juga mendalami dugaan pemberian kepada Bupati Rejang Lebong atau pihak yang terafiliasi dengannya.
‎
‎Adapun pemeriksaan terhadap B Daditama saat itu belum dilanjutkan ke materi pokok karena yang bersangkutan tidak didampingi pengacara.
‎
‎Terbaru, lembaga antirasuah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu.
‎
‎Sprindik yang diterbitkan pada Oktober 2026 tersebut menjadi sprindik ketiga dalam rangkaian pengembangan perkara yang bermula dari dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong.
‎
‎Dua sprindik sebelumnya diterbitkan pada bulan Juli. Sprindik pertama berkaitan dengan dugaan keterlibatan pihak swasta lain yang diduga memberikan suap kepada Bupati Rejang Lebong di luar pihak swasta yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pokok.
‎
Sprindik kedua menyasar dugaan keterlibatan pihak swasta dalam perkara dugaan suap kepada penyelenggara negara serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bengkulu.

Tinggalkan komentar